KOSEP DASAR SISTEM EWS PNPM-INTEGRASI

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 1
BAB I
KEBIJAKAN SISTEM PERINGATAN DINI
I.1. DASAR PEMIKIRAN
Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sangat berpotensi terlambat
atau gagal. Faktor input, proses dan output dalam skala besar harus
dipertimbangkan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap resiko itu. Suatu
resiko dapat berimplikasi terhadap waktu dan biaya maupun kualitas yang
pada akhirnya harus diperhitungkan kembali.
PNPM Mandiri Perdesaan adalah program nasional yang berskala besar.
Besarnya skala tersebut dapat dilihat dari biaya, cakupan wilayah, sumber
daya yang dilibatkan, waktu proses kegiatan, kompleksitas prosedur dan
mekanisme serta aturan operasional yang mengiringinya.
Keputusan tepat sangat dipengaruhi oleh adanya informasi yang lengkap dan
dini, sehingga resiko dapat diminimalkan atau dicegah. Informasi yang
lengkap dan dini dalam kaitanya dengan pelaksanaan kegiatan PNPM
Mandiri Perdesaan harus terumuskan dalam suatu sistem kerja yang praktis
dan standar, agar dapat diterapkan di seluruh lokasi-lokasi program. Sistem
ini lebih dikenal sebagai Early Warning System (EWS) atau Sistem
Peringatan Dini (SPD).
Panduan EWS/SPD adalah panduan yang dimaksudkan sebagai acuan
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program agar program
dapat berjalan dengan baik. Pengertian EWS/SPD adalah suatu sistem yang
memperhatikan tanda awal terhadap adanya gejala-gejala penyimpangan
atau timbulnya masalah yang dapat mengakibatkan kegagalan suatu
pelaksanaan program.
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 2
I.2. PENGERTIAN UMUM
Sistem Peringatan Dini adalah sebuah sistem atau prosedur untuk
memperingatkan terhadap potensi atau menjelang terjadinya hambatan
maupun permasalahan. Sistem Peringatan Dini merupakan mata rantai yang
spesifik antara tindakan-tindakan dalam mencegah maupun antisipasi
permasalahan.
Unsur yang berperan dalam kerangka Sistem Peringatan Dini, adalah pihak
Pengambil Keputusan dan Pelaku. Di kedua belah pihak, ada tiga faktor
utama yang menentukan bagaimana kedua belah pihak tersebut dapat
bereaksi cepat terhadap Sistem Peringatan Dini:
1. Pengetahuan (Knowledge) adalah wawasan atau pengetahuan
yang dimiliki oleh para pelaku dan pengambil keputusan yang
berkaitan dengan prinsip dan prosedur maupun kebijakan dalam
PNPM Mandiri Perdesaan. Pengetahuan lain yang harus dimiliki,
seperti ilmu teknis, sosiologi, dan lain-lain.
2. Sikap (Attitude) adalah kepedulian yang dimiliki oleh para pelaku
dan pengambil keputusan terhadap lancarnya suatu proses kegiatan
dan selalu menanggapi (Responsif) segala gejala hambatan maupun
masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Perilaku (Behaviour) adalah memiliki niat baik dan tanggungjawab
serta komitmen yang harus dimiliki oleh para pelaku dan pengambil
keputusan terhadap pelaksanaan kegiatan.
Sistem Peringatan Dini merupakan suatu tindakan dalam mencegah
hambatan maupun permasalahan yang dilakukan oleh para pelaku dan
pengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri
Perdesaan, baik akibat dari faktor peran manusia maupun akibat dari faktor
alam, agar tidak terjadi masalah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 3
I.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud:
Panduan Sistem Peringatan Dini dibangun dalam rangka pelaksanaan
kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dimaksudkan, untuk mengurangi atau
mencegah timbulnya hambatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan
program. Sehingga para pelaku dan masyarakat maupun para pengambil
kebijakan lebih mudah mengambil keputusan dan merencanakan tindakan
yang dapat dipersiapkan sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadinya
hambatan.
Tujuan:
1. Para pelaku dapat mengidentifikasi tanda-tanda atau gejala-gejala
timbulnya masalah, baik berupa keterlambatan progress kegiatan,
kualitas, dan proses maupun penyimpangan tahapan kegiatan.
2. Para pelaku dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap
masalah-masalah yang akan timbul, baik berupa keterlambatan
implementasi, kualitas dan proses suatu kegiatan maupun
penyimpangan prinsip dan prosedur berdasarkan hasil monitoring.
3. Para pelaku dapat memilih tindakan upaya-upaya perbaikan dan
membuat rencana kerja tindak lanjut terhadap gejala-gejala
timbulnya masalah, keterlambatan maupun penyimpangan.
4. Adanya keputusan yang segera dapat diambil secara berjenjang
sehingga meminimalkan dampak biaya yang ditimbulkan.
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 4
I.4. PRINSIP-PRINSIP EWS
Dalam penerapan Early Warning System harus mengikuti prinsip-prinsip
untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan program pemberdayaan
masyarakat sesuai dengan visi dan misi PNPM Mandiri, sebagai berikut:
1. Transparan: Tindakan untuk memacu perkembangan pelaksanaan
kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan harus mengacu kepada azas
DOUM (dari, oleh dan untuk mesyarakat). Masyarakat harus
mengetahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan mengalami
keterlambatan atau terjadi masalah. Perkembangan pelaksanaan
kegiatan harus disampaikan kepada masyarakat melalui forumforum
musyawarah maupun papan informasi termasuk media
lainnya yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan
mudah.
2. Partisipatif: Sejauh mungkin masyarakat harus berperan aktif dan
mengawasi setiap proses tahapan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Proporsional: Dalam menyikapi keterlambatan pelaksanaan
kegiatan maupun dalam penanganan masalah harus sesuai dengan
cakupan tahapan kegiatan.
4. Praktis: Yang dimaksudkan dengan praktis adalah sistem ini mudah
diterapkan.
5. Berjenjang: Sistem ini dibuat dengan memperhitungkan adanya
jenjang dalam manajemen program mulai dari kecamatan,
kabupaten, provinsi, dan pusat.
6. Standar: Standar adalah sistem ini berlaku secara konsisten sesuai
dengan komponen dan faktor yang membentuknya tanpa ada
pengecualian.
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 5
7. Ongoing Concern: Sistem ini mengasumsikan bahwa kegiatan tidak
akan segera berhenti.
8. Fleksibel: Sistem ini dapat diterapkan pada segala kategori lokasi
dan status lokasi.
9. Dapat Dikembangkan: Untuk kegunaan yang bersifat kebutuhan
lapangan panduan ini dapat dikembangkan lebih terperinci termasuk
dalam rincian dukungan kegiatan dan dokumen.
10.Sanksi: Sanksi perlu diberikan oleh pihak yang berwenang berkaitan
dengan peringatan dan Sistem Peringatan Dini yang diabaikan.
I.5. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup penerapan Sistem Peringatan Dini dalam pelaksanaan
kegiatan program difokuskan terhadap pengendalian implementasi tahapan
kegiatan yang dilihat dari pemenuhan target waktu pelaksanaan, tingkat
partisipasi masyarakat, dukungan manajemen dan katagori lokasi serta
ketepatan/ kelengkapan data, sebagai informasi awal untuk melakukan
analisis terhadap kuantitas maupun kualitas kegiatan.
Target dan sasaran penerapan Sistem Peringatan Dini ini mengutamakan
perkembangan tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang tidak
sesuai dengan rencana, dan tahapan kegiatan yang memiliki potensi
terjadinya keterlambatan maupun akan timbul masalah.
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 6
BAB II
KOMPONEN SISTEM PERINGATAN DINI
II.1. EVALUASI PROGRES DAN KINERJA IMPLEMENTASI PROGRAM
(EVPROKIP)
Maksud dari EVPROKIP adalah untuk mendapatkan informasi tentang
perkembangan kemajuan tahapan kegiatan dibandingkan dengan Master
Implementation Schedule Nasional yang juga memuat informasi tentang
penyediaan tenaga Fasilitator setiap provinsi, dengan basis data laporan
mingguan (Protak) dan katagori lokasi. Adanya format Evokrip diharapkan
dapat segera diketahui hal-hal sebagai berikut :
1. Progress Kegiatan adalah kemajuan kegiatan sesuai tahapan PNPM
Mandiri Perdesaan mulai MAD sosialisasi sampai dengan MDST.
2. Kekosongan Fasilitator Kecamatan adalah jumlah ketidaktersediaan
Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Teknis.
3. Kategori Lokasi adalah kategori lokasi sulit dan sangat sulit.
4. Total Resiko adalah resiko keterlambatan progress tahapan yang
dihadapi.
5. Resiko terkendali adalah resiko yang seharusnya dapat dikendalikan.
6. Kinerja Implementasi Program adalah kondisi capaian kinerja
implementasi pada aspek kemajuan kegiatan.
7. Bobot Tindakan adalah rekomendasi dasar tentang lingkup kinerja
implementasi program.
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 7
II.2. EVALUASI TINGKAT PARTISIPASI
Maksud Evaluasi Partisipasi adalah untuk mendapatkan informasi awal
atau gambaran umum terhadap kualitas tahapan kegiatan yang dikaitkan
dengan tingkat partisipasi masyarakat.
Mengingat aspek yang harus ditinjau dalam menganalisis kualitas tahapan
kegiatan sangatlah luas, sehingga tidak memungkinkan untuk mengetahui
seluruh hal tersebut secara dini, karena harus mengevaluasi semua
indikator implementasi, mulai dari tingkat kehadiran, tingkat keaktifan dan
dinamika yang terjadi dalam setiap proses, metodologi yang diterapkan,
kelengkapan Dokumen, dan sebagainya.
Pada panduan Sistem Peringatan Dini dibatasi hanya untuk melihat tingkat
kehadiran masyararakat dalam setiap tahapan kegiatan saja, karena bila
tingkat kehadiran masyarakatnya rendah otomatis semua aspek lain dapat
diabaikan, namun bila tingkat kahadirannya tinggi, maka indikator lainnya
dapat dilihat dan digali lebih jauh melalui kegiatan supervisi dan audit
khusus.
Data tentang Evaluasi Partisipasi didasarkan atas laporan mingguan yang
dilaporkan bersamaan dengan Laporan Protak. (Format Laporan Tingkat
Partisipasi terlampir.)
II.3. EVALUASI DUKUNGAN MANAJEMEN
Maksud Evaluasi Dukungan Manajemen adalah untuk mendapatkan
informasi awal atau gambaran umum terhadap kwalitas dukungan dibidang
menajemen oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap aspek
tersebut, mengingat aspek dukungan manajemen tersebut sangat
berpengaruh, dalam Sistem Peringatan Dini informasi tersebut sangat
penting untuk segera diketahui sebelum hal tersebut benar-benar manjdi
faktor penghambat kemajuan maupun mutu kegiatan.
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 8
Adapun Informasi informasi yang harus segera diketahui terhadap
Dukungan Manajemen antara lain meliputi :
 Kesiapan SK Satker Provinsi
 Kesiapan SK Satker Kabupaten
 Kesiapan SK PjOK
 Kesiapan SK UPK atau UPKS
 Kesiapan Dokumen DDUB
 Petunjuk - Petunjuk Teknis Pencairan Dana Dekon dan TP
Data tentang dukungan manajemen didasarkan atas laporan mingguan
yang dilaporkan bersamaan dengan Laporan Protak. (Format laporan
Dukungan Manajemen terlampir.)
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 9
BAB III
PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI
Penerapan Sistem Peringatan Dini sangat tergantung pada aspek kesegeraan dan
kelengkapan indikator-indikator yang dianggap sebagai tanda-tanda awal akan
terjadi masalah. Oleh sebab itu Sistem Peringatan Dini ditujukan sebagai tindakan
preventif sebelum terjadinya masalah, maka dalam penerapan Sistem Peringatan
Dini dibagi menjadi beberapa tahapan, sebagai berikut :
III.1. IDENTIFIKASI PERINGATAN DINI
Identifikasi peringatan dini dilakukan guna mempersiapkan basis data tandatanda
masalah untuk setiap aspek pada implementasi program, maka
dilakukan Indentifikasi tanda tanda masalah yang terkait dengan
karakteristik, titik kritis dan pemicu masalah, meliputi :
a. Imlementasi Tahapan Kegiatan
b. Manajerial Program
c. Manajemen Konstruksi
d. Pengeloalaan Keuangan dan Dana Bergulir
e. Fungsi Kelembagaan dan Pelaku
Matrik tersebut disusun mulai dari level Kecamatan, Kabupaten dan provinsi.
Korprov beserta jajarannya harus memastikan bahwa setiap fasilitator dan
pelaku memiliki matriks tersebut. Sebaiknya identifikasi tanda-tanda masalah
untuk setiap provinsi, disusun pada saat rakor bulanan pada awal tahun,
baik di level provinsi, kabupaten maupun kecamatan, serta dikoreksi dan
diperbaharui setiap saat bila ada perubahan dalam rangka pengayaan
referensi, contoh hasil identifikasi tanda-tanda masalah sebagai Sistem
Peringatan Dini dilampirkan pada panduan ini.
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 10
Selanjutnya berdasarkan Matriks identifikasi tersebut, setiap bulan FK dan
FT membuat laporan status Peringatan Dini sesuai dengan format Laporan
Peringatan Dini Kecamatan (Form terlampir), disampaikan ke Fas-Kab,
selanjutnya Fas-Kab merangkum Laporan Peringatan Dini Kecamatan
menjadi Laporan Peringatan Dini Kabupaten (Form Terlampir), untuk
disamapaikan ke Provinsi.
SP2M provinsi bertangungjawab untuk merangkum Laporan Peringatan Dini
Kabupaten dan membuat rangkuman untuk level provinsi menjadi Laporan
Peringatan Dini Provinsi (Form Terlampir), yang akan disampaikan ke Pusat
bersamaan laporan bulanan.
Konsultan Manajemen Nasional melakukan pemutakhiran basis data
Peringatan Dini berdasarkan Laporan Peringatan Dini Provinsi, sehingga
diperoleh basis data yang lengkap dan dapat di akses oleh seluruh pelaku
program sebagai alat kendali pelaksanaan kegiatan program, maupun
sebagai bahan evaluasi program.
III.2. PEMANTAUAN EFEKTIF
Tanda-tanda akan timbul masalah yang telah teridentifikasi sekecil apapun
harus di-invetarisir dan dibuat skala prioritas untuk dilakukan pemantauan,
apakah dimasa yang akan datang akan menimbulkan masalah atau tidak?.
Berdasarkan skala prioritas tersebut, maka dapat dibuat rencana
pemantauan secara rutin dan berkala maupun insidentil.
a. RENCANA PEMANTAUAN RUTIN
Pemantauan Rutin dalam rangka Peringatan Dini dilakukan oleh
Fasilitator Kabupaten terhadap laporan Peringatan Dini Kecamatan dan
dilakukan oleh Korprov/Spesialis provinsi terhadap Laporan Peringatan
Dini Kabupaten, serta oleh KMN dan Sekretariat PNPM MP Pusat
terhadap Laporan Peringatan Dini Prtovinsi. Pemantauan rutin tersebut
dilaksanakan bersamaan dengan kunjungan rutin setiap bulan.
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 11
Dalam pemantauan rutin tersebut dilakukan evaluasi terhadap laporan
Peringatan Dini, bila ditemukan tanda tanda masalah tersebut sudah
berkembang menjadi masalah, maka harus segera dibuatkan matrik
Rencana Tindakan Perbaikannya. Adapun masalahnya dilaporkan pada
laporan permasalahan.
b. RENCANA PEMANTAUAN BERKALA
Pemantauan berkala dimaksudkan juga untuk melihat efektifitas Tindakan
Pencegahan (Preventif Action), maupun Tindakan Perbaikan (Corrective
Action ) yang dilakukan setiap tiga bulan, pada setiap jenjang pelaku
mulai dari level Nasional, Provinsi, Kabupaten dan kecamatan, selain itu
Pemantauan Berkala juga dilaksanakan dalam rangka supervisi dan
evaluasi terhadap status implementasi kegiatan dilapangan.
c. RENCANA PEMANTAUAN INSIDENTIL
Pemantauan Insidentil dilakukan bila berdasarkan laporan EWS gejalagejala
masalah yang ada belum tertangani, bahkan berkembang menjadi
masalah yang dianggap cukup mendasar dan memerlukan dukungan
pelaku pada jenjang supervisor guna mengatasinya. Pemantauan
Insidentil juga dilakukan bila ada permohonan dukungan atau fasilitasi
dari jenjang supervisor untk melakukan tindakan pencegahan , yang
disampaikan melalui lisan atau laporan khusus dan dianggap sangat
penting dan mendesak untuk segera ditangani.
Selain itu Pemantauan Insidentil juga dilakukan dalam rangka menguji
dan mengevaluasi status pelaksananaan implemtasi kegiatan program
dilapangan, dibandingkan dengan laporan yuang diterima melalui laporan
mingguan dan laporan bulanan.
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 12
III.3. TINDAKAN PENCEGAHAN (Preventive Action)
Tindakan Pencegahan harus segera dilaksanakan sesegera mungkin begitu
ditemukan tanda-tanda masalah. Pelaku harus segera membuat Rencana
Tindakan Pencegahan dan dilaporkan kepada supervisor.
Fasilitator wajib menyampaikan rangkuman Rencana Tindakan Pencegahan
kepada supervisor. Selain itu supervisor harus melakukan pemantauan
terhadap tindaklanjut Rencana Tindakan Pencegahan serta wajib
memberikan umpan balik terhadap upaya pencegahan masalah, jika
diperlukan, sesuai dengan jenjang masalah.
III.4. TINDAKAN PERBAIKAN (Corrective Action)
Tindakan Perbaikan harus segera dilaksanakan apabila gejala-gejala
masalah sudah menjadi masalah. Tindakan pencegahan harus diupayakan
dilakukan pada tahap awal masalah, mengingat menangani masalah
sesegera mungkin atau langsung pada saat masalah tersebut muncul, jauh
lebih efektif daripada menunda nunda upaya penyelesaian.
Tindakan Perbaikan bukan lagi menjadi wilayah penanganan “Peringatan
Dini” sebab sudah terlanjur menjadi masalah, oleh sebab itu, maka Tindakan
Corrective Action lebih difokuskan pada Sistem Peringatan (Warning System)
seperti yang diatur pada Bab IV.
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 13
BAB IV
SISTEM PERINGATAN
IV.1. PENERAPAN SISTEM PERINGATAN
Sistem peringatan dibangun dalam rangka pelaksanaan kegiatan program
dimaksudkan, untuk mengantisipasi/menangani masalah akibat dari gagalnya
Sistem Peringatan Dini. Sehingga para pelaku dan masyarakat maupun para
pengambil kebijakan lebih mudah mengambil keputusan dan merencanakan
tindakan yang dapat dipersiapkan setelah terjadinya masalah.
Alur Sistem Peringatan dimulai dari mengamati status implementasi kegiatan
melalui laporan mingguan melalui laporan Protak, Laporan Partispasi,
Katagori Lokasi, serta Laporan Dukungan manjemen.
Selanjutnya status kemajuan kegiatan pada setiap lokasi dibandingkan
dengan Master Implementation Schedule National dan dimasukkan dalam
format evaluasi berupa Evprokip. Selain hasil Evprokip melalui laporan
Evaluasi Partisipasi Masyarakat serta Laporan Dukungan Manajemen, maka
setiap lokasi dapat dimasukkan kedalam kuadran status implementasi
kegiatan PNPM - Mandiri Perdesaan.
Penerapan Sistem Peringatan berdasarkan batasan waktu setiap empat
bulan sekali, dan di analisis setiap dua minggu sekali berdasarkan hasil
evaluasi progres dan kinerja implementasi program dibandingkan dengan
Laporan Tingkat Pertisipasi serta Laporan Dukungan Manajemen Antar
Pihak.
Setelah itu, berdasarkan status setiap lokasi disusun umpan balik kepada
fasilitator dan pelaku berupa contoh-contoh Tindakan Perbaikan sesuai
dengan kuadran masing-masing dan disampaikan kepada setiap provinsi,
sebagai bahan koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan di setiap lokasi,
Secara ringkas, Alur Penerpaan Sistem Peringatan diatur seperti alur berikut:
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 14
ALUR PENERAPAN WARNING SYSTEM
IV.2.MASTER IMPLEMENTASI SCHEDULE NASIONAL (MISNAS)
Master Implementation Schedule National (Misnas) adalah Rencana
Implementasi tahapan kegiatan secara nasional yang disusun berdasarkan
prediksi waktu tercepat dan waktu terlama yang dibutuhkan untuk
melaksanakan satu tahapan kegiatan. Misnas disusun dengan asumsi jumlah
hari kerja efektif selama satu tahun adalah sebanyak 285 hari.
Misnas tersebut menjadi acuan bagi provinsi dan kabupaten serta
kecamatan dalam menyiapkan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) untuk
jangka waktu satu tahun.
National Management Consultant (NMC), akan menyusun Misnas tahunan
paling lambat bulan pada Desember tahun sebelumnya dan disosialisasikan
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 15
kepada seluruh Provinsi . Untuk Misnas tahun 2010 telah disusun pada bulan
September 2009, seperti terlampir.
Misnas harus dijadikan patokan untuk mengukur tingkat kemajuan kegiatan
setiap provinsi, bersamaan dengan laporan pemetaan Konsultan yang
hasilnya disajikan dalam bentuk Evaluasi Tahapan dan Kinerja Implementasi
Program (EVPROKIP).
IV.3.KUADRAN STATUS IMPLEMENTASI
Berdasarkan laporan Evprokip dan Format Evaluasi Partisipasi serta Laporan
Dukungan Manajemen, maka setiap lokasi kegiatan akan masuk kedalam
empat kudran status implementasi kegiatan yang terdiri dari :
a. Kuadran - 1, yang berarti status kemajuan kegiatan dianggap baik (up /
on schedule) dan kualitas proses dianggap relatif baik
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 16
b. Kuadran - 2, yang berarti status kemajuan kegiatan terlambat, namun
kualitas kegiatan dianggap relatif baik
c. Kuadran - 3, yang berarti status kemajuan kegiatan dianggap baik (up
/on Schedule), namun kualitas kegiatan dianggap kurang baik (Tingkat
Partisipasi / Dukungan Manajerial Rendah)
d. Kuadran - 4, yang berarti status kemajuan kegiatan terlambat serta
kualitas proses dianggap kurang baik.
Kualitas proses sebagai basis data yang terdiri dari tingkat partisipasi dan
dukungan manajemen antar pihak. Kualitas proses tersebut akan dianalisis
dan dibandingkan dengan status kemajuan kegiatan, sehingga akan didapat
lokasi status implementasi. (lihat tabel kuadran)
Untuk lokasi yang masuk kedalam kategori Kuadran-1, maka harus
diupayakan mempertahankan status tersebut sampai dengan tahap MD-ST,
dan untuk lokasi yang berada pada Kuadran 2, 3 dan 4 harus menyusun
rencana perbaikan (Correction Plan) di Triwulan 1, 2 dan 3. Sedangkan untuk
lokasi yang berada pada Kuadran 2, 3, dan 4 di akhir Triwulan 4, maka harus
menyelesaikan masalah dan akan mendapatkan sanksi apabila tidak dapat
menyelesaikan masalahnya.
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 17
KUADRAN STATUS IMPLEMENTASI PNPM-MP
Penerapan Sistem Peringatan tersebut dimulai dari mengamati dan
melaporkan status pelaksanaan kegiatan diseluruh lokasi dan dimasukkan
kedalam laporan progress kegiatan (Protak), yang disampaikan setiap
minggu.
Selanjutnya setiap dua minggu Protak dianalisis dan di input kedalam format
Evpokrip dengan cara membandingkan kemajuan kegiatan pada Protak di
bandingkan dengan Master Implementation Schedule serta menghitung
tingkat pemenuhan tenaga fasilitator (khusus FK dan FT) yang diambil dari
laporan pemetaan konsultan pada laporan bulanan terakhir.
Dari format Evokrip diketahui Status progress kegiatan serta kinerja
penyediaan FK/FT. Selain menyampaikan laporan Protak, setiap provisi juga
wajib menyampaikan Laporan Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Laporan
Dukungan Manajemen seperti yang diatur pada BAB-II. Berdasarkan laporan
tersebut, selanjutnya setelah melakukan analisis terhadap status
implementasi kegiatan di setiap lokasi, maka dibuat matrik Corrective Action
sebagai umpan balik yang disampaikan kepada setiapProvinsi.
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 18
IV.4. LAPORAN DAN UMPAN BALIK
Laporan dalam rangka Peringatan Dini dibuat setiap dua minggu. Pada level
nasional disusun setiap tanggal 5 dan tanggal 20 setiap bulan, selanjutnya
disampaikan kepada Satker Pembinaan PNPM-Mandiri Perdesaan Dit-Jen
PMD Jakarta dan dipresentasikan.
Apabila terdapat hal-hal yang krusial dan memerlukan tindakan atau koreksi
atau dukungan administratif dari Satker Dit-Jen PNPM PMD, maka segera
ditindaklanjuti. Dalam rangka pengendalaian, maka sistem Laporan dan
Umpan balik secara nasional dilakukan melalui system umpan balik laporan
dan Rencana Monitoring Satker Pusat serta Konsultan Manajemen Nasional.
A. LAPORAN
Bidang pengendalaian Program pada Konsultan Manajemen Nasional
menyusun laporan Sistem Peringatan Dini secara dua mingguan atau
setiap tanggal 5 dan tanggal 20 setiap bulan, selanjutnya setiap tiga bulan
dibuat rangkuman analisis kuadran implementasi seluruh provinsi, dan
diklasifikasikan dalam kuadran status implementasi program.
Selanjutnya hasil analisa status implementasi program disampaikan
kepada satker pusat, RMC dan seluruh korprov, melalui Memorandum
dari Team Leader NMC dilengkapi dengan Umpan balik bagi Lokasi yang
berada pada Kuadran dua sampai dengan empat.
B. UMPAN BALIK
Umpan balik pada prinsipnya dilakukan setiap tiga bulan, kecuali pada
kondisi mendesak dimana status pelaksanaan kegiatan dalam keadan
kritis dan bermasalah, maka umpan balik dapat dilaksanakan setiap saat.
Umpan balik per tiga bulan diberikan khusus bagi lokasi yang berada
pada kuadran dua, tiga dan empat, dalam hal ini disampaikan masalahmasalah
yang terjadi pada masing-masing lokasi beserta Pengalaman
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 19
Terbaik yang dimiliki oleh program (Best Practice) dalam mengatasi
masalah-masalah tersebut.
Berdasarkan umpan balik tersebut, Korprov harus menmbuat Rencana
Tindakan Perbaikannya (Corrective Action) dan menyampaikannya
kepada Nasional Manajemen Konsultan. Selanjutnya berdasarkan
Rencana Tindakan Perbaikan yang disampaikan oleh korprov, maka
Konsultan Manajemen Naasional menyusun Rencana Supervisi dan
Monitorng. Format umpan balik tiga bulanan terlampir.
C. ALUR UMPAN BALIK DAN PELAPORAN WARNING SYSTEM
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 20
MATRIKS IDENTIFIKASI PERINGATAN DINI (EARLY WARNING)
PNPM MANDIRI PERDESAAN TA. 2010
No. TAHAPAN KEGIATAN
KARAKTERISTIK
TAHAPAN KEGIATAN
TITIK KRITIS TAHAPAN
KEGIATAN
PEMICU MASALAH
PERINGATAN DINI
(EARLY WARNING)
TINDAKAN
PENCEGAHAN
(PREVENTIF ACTION)
1 MAD Sosialisasi
1. Semua desa berharap
mendapatkan dana.
2. Sikap masyarakat masih
menganggap programprogram
sejenis adalah
bantuan.
3. Dapat dijadikan alat
politik.
4. Membutuhkan
keterwakilan antar desa
yang memadai termasuk
perempuan.
5. Membutuhkan ruang
yang cukup luas.
6. ...
1. FK/FT baru bekerja di
PNPM-MP.
2. Kecamatan baru pertama
kali menerima progam.
3. Lokasi kecamatan sulit
dijangkau.
4. ...
1. Media sosialisasi kurang
2. Penjelasan oleh fasilitator
tidak jelas.
3. Undangan tidak sampai ke
sebagian peserta.
4. ...
1. Kemampuan FK/FT masih
lemah karena baru lulus
kuliah dan belum
berpengalaman dalam
menghadapi masyarakat.
2. ...
1. Pelaksanaan MAD
Sosialisasi harus
dibantu oleh FK/FT
yang
berpengalaman.
2. ...
Form: EWS-1
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 21
No. TAHAPAN KEGIATAN
KARAKTERISTIK
TAHAPAN KEGIATAN
TITIK KRITIS TAHAPAN
KEGIATAN
PEMICU MASALAH
PERINGATAN DINI
(EARLY WARNING)
TINDAKAN
PENCEGAHAN
(PREVENTIF ACTION)
2 MD Sosialisasi
1. Membutuhkan
keterwakilan antar dusun
termasuk perempuan.
2. Dapat dijadikan alat
politik.
3. Membutuhkan ruang
yang cukup luas.
4. Sikap masyarakat masih
menganggap programprogram
sejenis adalah
bantuan.
5. ...
1. Informasi hasil MAD
Sosialisasi tidak optimal.
2. Kegiatan sebelumnya
tidak transparan.
3. Partisipasi masyarakat
kurang.
4. Dinamika masyarakat
kurang.
5. …
1. MD Sosialisasi hanya dihadiri
oleh aparat desa dan elit desa.
2. Ada kepentingan dari
kelompok tertentu di desa.
3. …
1. Masyarakat pada umumnya
tidak tahu bahwa di desanya
ada kegiatan PNPM Mandiri
Perdesaan.
2. …
1. Sosialisasi dilakukan
secara terus
menerus bukan saja
melalui
musyawarah-2,
tetapi dapat melalui
media lainnya,
seperti; radio, leaflet,
papan informasi,
tempat ibadah dll.
2. …
3 Pelatihan KPMD
1. Sumber daya peserta
masih kurang.
2. Memilki perbedaan latar
belakang, baik usia,
pendidikan maupun
status.
3. Membutuhkan ruang
yang cukup luas.
4. ...
1. Pemilihan KPMD asal
pilih tanpa melihat latar
belakang maupun usia.
2. Peserta sulit menangkap
materi yang disampaikan
oleh FK/FT.
3. ...
1. Tidak ada pilihan lain karena
sebagian besar penduduk
desa marantau.
2. KPMD terbiasa bekerja kasar,
tidak biasa membaca dan
menulis maupun memfasilitasi
masyarakat.
3. ...
1. Kemampuan KPMD dalam
menyerap materi pelatihan
masih kurang dan kurang
memahami tupoksi, prinsip
dan prosedur PNPM-MP.
2. ....
1. FK/FT selalu
memberikan IST
maupun OJT secara
terus menerus untuk
meningkatkan
kapasitas KPMD.
2. ....
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 22
No. TAHAPAN KEGIATAN
KARAKTERISTIK
TAHAPAN KEGIATAN
TITIK KRITIS TAHAPAN
KEGIATAN
PEMICU MASALAH
PERINGATAN DINI
(EARLY WARNING)
TINDAKAN
PENCEGAHAN
(PREVENTIF ACTION)
4 Penggalian Gagasan
1. Membutuhkan
keterwakilan masyarakat
yang optimal termasuk
perempuan.
2. Membutuhkan ruang
yang cukup luas.
3. Masyarakat belum
terbiasa dengan proses
yang disampaikan.
4. Membutuhkan waktu
yang cukup lama.
5. ...
1. Fasilitasi penggalian
gagasan oleh KPMD
tidak optimal.
2. Ada intervensi negatif
dari Kepala Dusun.
3. Partisipasi perempuan
masih kurang.
4. Gagasan masyarakat
tidak sesuai demgan
kebutuhan.
5. ...
1. Pada saat pelatihan KPMD
sering tidak masuk / bolos.
2. Marjinalisasi kaum perempuan
masih menonjol di desa.
3. ...
1. Laporan hasil penggalian
gagasan tidak lengkap dan
tidak ada daftar gagasan.
2. ...
1. FK/FT mendampingi
dan membantu
fasilitasi kepada
KPMD dalam
melaksanakan
proses penggalian
gagasan di dusun
yang belum
melakukan
pengalian gagasan.
2. ...
5 MKP
1. Membutuhkan partisipasi
dan keterwakilan kaum
permpuan yang memadai
dari tiap dusun.
2. Membutuhkan ruang
yang cukup luas.
3. Ada perbedaan latar
belakang, baik usia,
pendidikan maupun
1. Kegiatan MKP
bersamaan dengan ulang
tahun PKK.
2. Masih banyak
perempuan yang belum
mengerti dan memahami
keterlibatannya.
3. Dominasi oleh para elit
perempuan.
1. Kebiasaan perempuan yang
tidak pernah dilibatkan dalam
musyawarah dan mengambil
keputusan di desa.
2. Suami tidak mengijinkan istri
ikut dalam kegiatan desa.
3. ....
1. Partisipasi perempuan sangat
kurang dan sulit untuk
dikumpulkan, meskipun telah
diberi undangan.
2. ....
1. Sosialisasi tentang
kesetaraan gender
dilakukan secara
terus menerus
secara formal
maupun informal,
dan memberikan
penyadaran kepada
masyarakat tentang
pentingnya
keterlibatan
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 23
No. TAHAPAN KEGIATAN
KARAKTERISTIK
TAHAPAN KEGIATAN
TITIK KRITIS TAHAPAN
KEGIATAN
PEMICU MASALAH
PERINGATAN DINI
(EARLY WARNING)
TINDAKAN
PENCEGAHAN
(PREVENTIF ACTION)
status.
4. ...
4. Banyak perempuan
belum berani berbicara
dan mengemukakan
pendapat.
5. ...
perempuan dalam
kegiatan
pembanguna dan
mengambil
keputusan.
2. ...
6 MD Perencanaan
1. Rawan konflik, karena
masyarakat
menginginkan usulannya
dapat dilanjutkan ke
kecamatan.
2. Membutuhkan
keterwakilan masyarakat
termasuk kaum
perempuan yang
memadai.
3. Membutuhkan ruang
yang cukup luas.
4. Dapat dijadikan alat
politik.
5. Membutuhkan pengertian
dan kerelaan hati dari
masyarakat.
1. Ada intervensi negatif
dari Kepala Desa.
2. Masyarakat pada
umumnya takut dengan
Kepala Desa.
3. Dominasi oleh para elit
Desa.
4. Partisipasi masyarakat
kurang.
5. …
1. Ada kepentingan Kepala Desa
terhadap usulan yang akan
diajukan ke kecamatan.
2. Kepala desa sering
menggukan kekuatan fisik
apabila ada masyarakat yang
membantah.
3. ...
1. Kepala Desa menghendaki
usulan desa sesuai dengan
keinginannya tanpa melihat
dan memperhatikan hasil
penggalian gagasan dari
setiap dusun.
2. ....
1. FK/FT harus
menjelaskan aturan
main yang telah
ditetapkan oleh
program, dan harus
berani menghadap
kepala desa untuk
memberikan
pencerahan kepada
kepala desa.
2. ...
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 24
No. TAHAPAN KEGIATAN
KARAKTERISTIK
TAHAPAN KEGIATAN
TITIK KRITIS TAHAPAN
KEGIATAN
PEMICU MASALAH
PERINGATAN DINI
(EARLY WARNING)
TINDAKAN
PENCEGAHAN
(PREVENTIF ACTION)
6. …
7 Pelatihan TPU
1. Sumber daya Tim
Penulis Usulan (TPU)
terbatas.
2. Ada perbedaan latar
belakang, baik usia,
pendidikan maupun
status.
3. Membutuhkan ruang
yang cukup luas.
4. Materi yang disampaikan
tidak optimal.
5. ...
1. Peserta sulit menangkap
materi yang disampaikan
oleh FK/FT.
2. Sulit untuk menghadirkan
anggota Tim Penulisan
Usulan.
3. Dinamika peserta kurang
aktif.
4. …
1. Tim Penulis Usulan tidak
terbiasa membaca dan
menulis.
2. Media dan bahan pelatihan
kurang.
3. …
1. Tim Penulis Usulan belum
terampil dalam melakukan
penulisan usulan.
2. …
1. FK/FT harus
melakukan
bimbingan khusus
dan OJT terus
menerus sampai
anggota Tim
tersebut betul-betul
paham dalam
membuat proposal
desa.
2. …
8 Penulisan Usulan
1. Tidak semua anggota
TPU mengerjakan
tugasnya secara baik.
2. Dokumen usulan desa
tidak lengkap.
3. Media sangat terbatas.
1. Dokumen/proposal
usulan desa dibuat oleh
KPMD.
2. Format-2 penulisan
usulan tidak disiapkan
oleh FK/FT.
3. Tim Penulis usulan
belum terampil dalam
1. Tim Penulis Usulan terlalu
bayak kegiatan di organisasi.
2. Antar anggota Tim tidak
kompak dan tidak peduli
dengan tupoksinya.
3. ...
1. Dokumen usulan desa /
proposal desa masih banyak
yang belum di isi (belum
dilengkapi) karena takut
salah.
2. ...
1. FK/FT harus
melakukan
pendampingan dan
bimbingan lepada
TPU dalam
penulisan usulan
desa sampai selesai.
2. ...
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 25
No. TAHAPAN KEGIATAN
KARAKTERISTIK
TAHAPAN KEGIATAN
TITIK KRITIS TAHAPAN
KEGIATAN
PEMICU MASALAH
PERINGATAN DINI
(EARLY WARNING)
TINDAKAN
PENCEGAHAN
(PREVENTIF ACTION)
4. ... melakukan penulisan
usulan.
4. TPU dalam melakukan
penulisan usulan
cenderung menunggu
FK/FT datang karena
takut salah.
5. ...
9 Verifikasi Usulan
1. Tidak didukung oleh
tenaga ahli yang
memadai.
2. Bidang keahlian tidak
sesuai.
3. Masih ada desa yang
belum menyerahkan
proposal.
4. Ada pembahasan awal
dan akhir serta
rekomendasi.
5. …
1. Di kecamatan sulit
mencari orang yang
berkompeten dalam
bidang keahlian yang
dibutuhkan.
2. Intervesi negatif dari
Kepala Desa kepada Tim
Verifikasi.
3. Kompromi dengan kepala
Desa untuk melayakan
usulannya.
4. ...
1. Pemilihan anggota Tim
Verifikasi asal pilih, tidak
memperhatikan kebutuhan.
2. Ada kepentingan Kepala Desa
apabila bisa meloloskan
usulan desa.
3. ...
1. Pada pembahasan akhir Tim
verifikasi tidak memberikan
argumentasi maupun alasan
yang kuat terhadap kelayakan
usulan desa.
2. ...
1. FK/FT harus segera
memberi penjelasan
tentang persyaratan
teknis setiap usulan
pada saat
pembahasan awal
maupun akhir Tim
verifikasi atas
kelayakan usulan
desa, dan dapat
memastikan
kelayakan usulan
tersebut.
2. ...
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 26
No. TAHAPAN KEGIATAN
KARAKTERISTIK
TAHAPAN KEGIATAN
TITIK KRITIS TAHAPAN
KEGIATAN
PEMICU MASALAH
PERINGATAN DINI
(EARLY WARNING)
TINDAKAN
PENCEGAHAN
(PREVENTIF ACTION)
10 MAD Prioritas Usulan
1. Rawan konflik karena
semua desa ingin
usulannya mendapat
prioritas untuk didanai.
2. Membutuhkan
keterwakilan masyarakat
antar desa yang
memadai temasuk kaum
perempuan.
3. Membutuhkan ruang
yang cukup luas.
4. Dapat dijadikan alat
politik.
5. ...
1. Usulan Desa tidak
sebanding dengan
jumlah dana yang
disediakan.
2. Intervensi negatif Camat
terhadap usulan desa
karena ada kepentingan.
3. Kepala Desa
menghendaki ada
pemerataan usulan desa
agar dapat didanai.
4. ...
1. Kepala Desa maupun Camat
menganggap program PNPMMP
adalah proyek yang
menguntungkan.
2. Proses perankingan adalah
kesepakatan antar Kepala
Desa walaupun proses dinilai
telah sesuai dengan prosedur
yang telah ditetapkan.
3. ...
1. Kepala Desa maupun Camat
menghendaki ada
pemerataan pembagian dana,
sehingga semua usulan desa
dapat didanai.
2. ...
1. FK/FT harus
mejelaskan dan
menegaskan kepada
semua pihak tentang
proses penentuan
ranking usulan desa
sebelum MAD
tersebut
dilaksanakan, dan
dapat memastikan
bahwa proses dan
prosedur MAD
tersebut dapat
dipahami oleh
semua peserta.
2. ...
11 Desain & RAB
1. Gambar desain dan
perhitungan Rencana
Anggaran Biaya dibuat
menggunakan komputer
(autocad, excel, dsb).
2. Usulan Desa yang akan
1. Tidak teliti dalam
melakukan survei teknis,
asal jadi saja.
2. Harga bahan dan alat
tidak sesuai dengan
harga setempat (terlalu
1. Survei teknis tidak melibatkan
Kader Teknis dan Tim
Pengelola Kegiatan.
2. Tidak dilakukan survei harga
di tiga toko/suplier sebagai
pembanding.
1. FT kurang memahami prinsipprinsip
perencanaan teknis
dan belum berpengalaman
dalam perencanaan teknis di
desa.
2. ...
1. Pembuatan Desain
dan RAB harus
dibantu oleh FT yang
sesuai dengan
bidang keahliannya/
spesialisasinya dan
telah
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 27
No. TAHAPAN KEGIATAN
KARAKTERISTIK
TAHAPAN KEGIATAN
TITIK KRITIS TAHAPAN
KEGIATAN
PEMICU MASALAH
PERINGATAN DINI
(EARLY WARNING)
TINDAKAN
PENCEGAHAN
(PREVENTIF ACTION)
direncanakan tidak
sesuai dengan bidang
keahlian/ specialisasi FT.
3. membutuhkan waktu
yang cukup lama.
4. ...
murah/ mahal).
3. ...
3. ... berpengalaman. OJT
dan IST harus selalu
diberikan oleh FTKab.
untuk
peningkatan
kapasitas FT.
2. ...
12 MAD Penetapan Usulan
1. Rawan konflik karena
semua desa
menginginkan ulunannya
didanai.
2. Perhitungan Desain dan
RAB tidak matang.
3. Membutuhkan kesadaran
dan penegrtian dari
semua pihak.
4. Membutuhkan ruang
yang cukup luas.
5. Membutuhkan
keterwakilan masyarakat
antar desa yang
memadai termasuk kaum
perempuan.
6. ...
1. Hasil perhitungan Desain
dan RAB tidak dapat
mendanai seluruh usulan
desa.
2. Desa-desa yang
usulannya tidak dapat
didanai tidak puas
terhadap hasil
perhitungan tersebut.
3. Kepala Desa
menghendaki ada
pemerataan pembagian
dana untuk seluruh desa.
1. Camat tidak mau menandatangani
Surat Penetapan
Camat (SPC) karena merasa
tidak adil.
2. Kepala Desa sepakat tidak
menanda-tangani Berita Acara
Penetapan Usulan yang
didanai.
3. ...
1. Dana BLM yang tersedia tidak
akan mencukupi untuk
mendanai semua usulan
desa.
2. ...
1. FT harus
menjelaskan tentang
Desain dan RAB
kepada semua
pihak, bahwa hal
tersebut harus
mengutamakan
kualitas bukan
kuantitas, dan dapat
memastikan bahwa
para pelaku di desa
maupun kecamatan
telah memahami hal
tersebut.
2. ...
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 28
No. TAHAPAN KEGIATAN
KARAKTERISTIK
TAHAPAN KEGIATAN
TITIK KRITIS TAHAPAN
KEGIATAN
PEMICU MASALAH
PERINGATAN DINI
(EARLY WARNING)
TINDAKAN
PENCEGAHAN
(PREVENTIF ACTION)
13 MD Informasi
1. Rawan konflik karena
usulan desa tidak
didanai.
2. Dapat dijadikan alat
politik.
3. Membutuhkan kesadaran
dan pengertian dari
masyarakat.
4. Membutuhkan ruang
yang cukup luas.
1. Masyarakat tidak mau
menghadiri musyawarah
tersebut.
2. Masyarkat tidak puas
atas hasil MAD
Penetapan Usulan,
karena usulannya tidak
dapat didanai.
3. Kepala Desa tidak mau
melaksanakan
musyawarah tersebut
karena usulannya tidak
dapat didanai, dan takut
masyarakat tidak mau
menerima atas informasi
tersebut.
4. ...
1. Masyarakat yang tidak puas
mengadukan masalah kepada
Camat.
2. Masyarakat tidak mau
menanda-tangani Berita Acara
Musyawarah tersebut.
3. ...
1. Partisipasi masyarakat untuk
kegiatan selanjutnya akan
menurun dan antipati
terhadap fasilitator maupun
program.
2. ...
1. Fasilitatasi yang
dilakukan oleh
FK/FT harus tegas
dan jelas dan
memastikan
masyarakat dapat
memahami tentang
kompetisi maupun
ketersediaan dana
BLM.
2. ...
14 Pelatihan TPK
1. Sumber daya Tim
Pengelola Kegiatan
terbatas.
2. Membutuhkan ruang
yang cukup luas.
1. Peserta sulit menangkap
materi yang disampaikan
oleh FK/FT.
2. Tim Pengelola Kegiatan
adalah sekelompok
orang yang dipilih oleh
1. Tim Pengelola Kegiatan tidak
terbiasa membaca dan
menulis.
2. Media dan bahan pelatihan
kurang.
1. Tim Pengelola Kegiatan
kurang memahami tentang
keproyekan maupun
administrasi teknik.
2. …
1. FK/FT harus
melakukan
bimbingan melalui
IST dan OJT secara
terus menerus
sampai anggota Tim
tersebut betul-betul
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 29
No. TAHAPAN KEGIATAN
KARAKTERISTIK
TAHAPAN KEGIATAN
TITIK KRITIS TAHAPAN
KEGIATAN
PEMICU MASALAH
PERINGATAN DINI
(EARLY WARNING)
TINDAKAN
PENCEGAHAN
(PREVENTIF ACTION)
3. Materi yang disampaikan
tidak optimal.
4. Ada perbedaan latar
belakang, baik usia,
pendidikan maupun
status.
5. ...
Kepala Desa.
3. Dinamika peserta kurang
aktif.
4. ...
3. … paham dalam
mengelola kegiatan
teknis maupun non
teknis.
2. …
15 Pelaksanaan Kegiatan
1. Harga bahan dan alat
melonjak naik dan
langka.
2. Banyak supplier
dadakan.
3. Pengadaan bahan
pabrikan menjadi
kendala.
4. ...
1. Pelelangan bahan dan
alat hanya dilakukan
secara formalitas.
2. Belanja Bahan dan alat
tidak sesuai dengan
Rencana Penggunaan
Dana.
3. TPK maupun masyarakat
menganggap proyek
yang dapat
mendatangkan
keuntungan.
4. ...
1. Pengelolaan dana dilakukan
oleh kepala desa.
2. Pencatatan transaksi tidak
segera dilakukan oleh TPK.
3. Seluruh pengurus TPK
melakukan transaksi.
4. ...
1. Bendahara TPK tidak tahu
saldo kas TPK dan bukti
transaksi tersebar di
beberapa orang pengurus
termasuk di Kepala Desa.
2. ...
1. FT setiap saat harus
memeriksa hasil
pekerjaan di
lapangan maupun
transaksi dan
melakukan sertifikasi
setiap item
pekerjaan.
2. ...
16 Pencairan Dana DDUB 1. Kesiapan dana DDUB di 1. Prosedur pencairan dana 1. Daerah tidak dapat memenuhi 1. Pemilihan Kepala Daerah 1. FK/FT segera
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 30
No. TAHAPAN KEGIATAN
KARAKTERISTIK
TAHAPAN KEGIATAN
TITIK KRITIS TAHAPAN
KEGIATAN
PEMICU MASALAH
PERINGATAN DINI
(EARLY WARNING)
TINDAKAN
PENCEGAHAN
(PREVENTIF ACTION)
Kas Daerah tidak ada
atau tidak cukup.
2. Pergantian Kepala
Daerah dan mutasi
pejabat daerah, sehingga
SK KPA harus menunggu
yang baru.
3. ...
cukup rumit dan berbelitbelit.
2. Kecamatan yang sudah
mengajukan pencairan
dana harus menunggu
kecamatan lain, karena
dibuat dalam satu mata
anggaran.
3. ...
alokasi dana untuk program,
sehingga harus menunggu
sidang paripurna DPRD.
2. Semiloka SKPD dan DPRD
tidak pernah dilakukan.
3. ...
bertepatan dengan
pelaksanaan kegiatan.
2. ...
mengingatkan
kepada PjOK/Camat
dan Fkab/FTKab
untuk segera
melakukan
koordinasi dengan
Satker di Kabupaten.
2. ...
17 Pencairan Dana BLM
1. Proses pencairan dan
BLM ke KPPN dilakukan
secara kolektif.
2. Di kabupaten tidak ada
tenaga ahli SAI.
3. jarak ke KPPN cukup
jauh.
4. ...
1. Prosedur pencairan dana
BLM kurang diperhatikan.
2. Pencairan dana ke desa
tidak sesuai dengan
kebutuhan.
3. Terjadi penumpukan
dana yang cukup besar
di UPK.
4. ...
1. Proses pencairan dana BLM
mendekati waktu closing date.
2. Dana DDUB tidak dapat
dicairkan.
3. ...
1. Pencairan dana BLM
dilakukan secara kolektif oleh
Satker, sehingga kecamatan
yang telah mengajukan
pencairan dana harus
menunggu kecamatan lain
yang belum mengajukan
pencairan dana tersebut.
2. ...
1. FK/FT selalu
melakukan evaluasi
terhadap pencapaian
rencana kerja dan
memastikan
pencairan dana ke
desa sesuai dengan
kebutuhan.
2. ...
18
MD
Pertanggungjawaban
1. Rawan konflik karena
masyarakat tidak percaya
terhadap TPK.
1. TPK tidak segera
mencatat transaksi dalam
buku kas dan bukti
1. Pengelolaan dana tidak
dilakukan oleh TPK, tetapi
oleh Kepala Desa.
1. Pelaksanaan MD
Pertanggung-jawaban dana
selalu tertunda, karena
1. FK/FT setiap saat
selalu melakukan
pengawasan dan
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 31
No. TAHAPAN KEGIATAN
KARAKTERISTIK
TAHAPAN KEGIATAN
TITIK KRITIS TAHAPAN
KEGIATAN
PEMICU MASALAH
PERINGATAN DINI
(EARLY WARNING)
TINDAKAN
PENCEGAHAN
(PREVENTIF ACTION)
2. Membutuhkan
keterwakilan masyarakat
dari setiap dusun yang
memadai termasuk
perempuan.
3. Membutuhkan ruang
yang cukup luas.
4. Laporan keuangan UPK
tidak realistis.
5. ...
transaksi tersebar di
beberapa tempat.
2. Terjadi perpecahan
personal di tubuh TPK.
3. Masyarakat kurang
tanggap terhadap
laporan keuangan TPK,
karena menganggap
pekerjaan telah
dikerjakan dengan baik.
4. Masyarakat pada
umumnya menerima
terhadap Laporan
Keuangan TPK tanpa
memeriksa dokumen.
5. ...
2. Semua personal di TPK
melakukan transaksi.
3. ...
laporan keuangan belum
selesai dibuat.
2. ...
pemeriksaan
keuangan di TPK
serta bimbingan
teknis maupun
administratif kepada
TPK.
2. ...
19 Penyelesaian Akhir
1. Dokumen dan
administrasi teknik tidak
lengkap.
2. Foto dokumentasi hasil
pekerjaan 0%, 50%,
100% tidak sama
posisinya.
1. Gambar purna laksana
belum dibuat oleh KPMD.
2. laporan keuangan TPK
masih menyisakan saldo
di buku kas.
3. ...
1. KPMD tidak mengerti tentang
gambar purna laksana.
2. FT tidak memahami cara
membuat laporan akhir
pekerjaan.
3. ...
1. Kemampuan FT masih lemah
dalam manajemen konstruksi.
2. ...
1. Pembuatan
dokumen akhir harus
dibantu oleh FT yang
berpengalaman dan
meminta bimbingan
dari FT-Kab.
2. ...
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 32
No. TAHAPAN KEGIATAN
KARAKTERISTIK
TAHAPAN KEGIATAN
TITIK KRITIS TAHAPAN
KEGIATAN
PEMICU MASALAH
PERINGATAN DINI
(EARLY WARNING)
TINDAKAN
PENCEGAHAN
(PREVENTIF ACTION)
3. ...
20 MD Serah Terima
1. Rawan konflik karena
masyarakat tidak percaya
terhadap TPK.
2. Membutuhkan
keterwakilan masyarakat
dari setiap dusun yang
memadai termasuk
perempuan.
3. Membutuhkan ruang
yang cukup luas.
4. Laporan keuangan UPK
tidak realistis.
5. Dokumen akhir belum
selesai dibuat.
6. ...
1. Tim Pemelihara dibentuk
hanya formalitas.
2. Tim Pemelihara belum
dilatih.
3. Musyawarah dikakukan
bersyarat, karena masih
ada sisa pekerjaan yang
belum dapat diselesaikan
secara swadaya.
4. Masyarakat pada
umumnya menerima
begitu saja, yang penting
usulannya telah
dikerjakan dan
diselesaikan.
5. ...
1. Masyarakat tidak memenuhi
janji untuk swadaya.
2. Tim Pemelihara tidak tahu
cara operasional dan
memelihara hasil pekerjaan.
3. …
1. Musyawarah Desa Serah
Tarima dilaksanakan tanpa
dokumen akhir.
2. ...
1. FT harus
menyiapkan sejak
awal dokumendokumen
adminintrati teknik
termasuk foto
dokumentasi dan
membimbing KPMD
dalam penyiapan
dokumen-dokumen
untuk keperluan
laporan akhir
pekerjaan.
2. ...
Keterangan:
Matriks data akan selalu dilakukan penambahan atau up date data setiap bulan, berdasarkan hasil laporan identifikasi EWS dari setiap provinsi. Matriks data tersebut
akan menjadi Data Base, sebagai bahan atau referensi para pelaku di semua tingkatan dalam melakukan tindakan pencegahan timbulnya masalah.
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 33
IDENTIFIKASI PERINGATAN DINI (EARLY WARNING)
PNPM MANDIRI PERDESAAN TA. 2010
No. TAHAPAN KEGIATAN
KARAKTERISTIK
TAHAPAN KEGIATAN
TITIK KRITIS TAHAPAN
KEGIATAN
PEMICU MASALAH
PERINGATAN DINI
(EARLY WARNING)
TINDAKAN PENCEGAHAN
(PREVENTIF ACTION)
1. MAD Sosialisasi
2. MD Sosialisasi
3. Pelatihan KPMD
4. Penggalian Gagasan
5. MKP
6. MD Perencanaan
7. Pelatihan TPU
8. Penulisan Usulan
9. Verifikasi Usulan
10. MAD Prioritas Usulan
11. Desain & RAB
12. MAD Penetapan Usulan
Form: EWS-2
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 34
13. MD Informasi
14. Pelatihan TPK
15. Pelaksanaan Kegiatan
16. Pencairan Dana DDUB
17. Pencairan Dana BLM
18. MD Pertanggungjawaban
19. Penyelesaian Akhir
20. MD Serah Terima
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 35
LAPORAN PERINGATAN DINI KECAMATAN
PNPM MANDIRI PERDESAAN TA. 2010
PROVINSI : LAMPUNG KECAMATAN : GUNUNG SUGIH
KABUPATEN : LAMPUNG TENGAH BULAN : JANUARI 2009
No. TANDA-TANDA MASALAH DAMPAK MASALAH
RENCANA TINDAKAN PENCEGAHAN RENCANA
TINDAKAN REFERENSI PEMANTAUAN
1 Desa Negeri Seberang:
Kehadiran masyarakat dalam
musyawarah kurang, karena sedang
musim tanam.
Banyak masalah yang tidak teridentifikasi
dan usulan desa yang tidak tergali
Koordinasi dengan Kepala Desa
dan merencanakan musyawarah
berikut dapat dihadiri oleh banyak
orang.
Pelaksanaan musyawarah di
sesuaikan dengan kondisi
masyarakat.
Matriks Data EWS.
Saran dari Faskab, Tokoh
Masyarakat, PjOK dll.
Kalender Musim.
Memastikan waktu
yang tepat dan tidak
mengganggu
kegiatan masyrakat.
(Mg II Januari 2009)
............... dst.
Form: EWS-Kec
Contoh
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 36
Keterangan: Form: EWS-Kec
1. No.: Cukup jelas.
2. Tanda-Tanda Masalah: Diisi berdasarkan hasil identifikasi di setiap desa terhadap tanda-tanda akan terjadi masalah.
3. Dampak Masalah: Diisi berdasarkan análisis hasil identifikasi sebagai akibat dari tanda-tanda masalah apabila tidak dilakukan pencegahan.
4. Rencana Tindakan Pencegahan: Kolom Tindakan: Diisi berdasarkan hasil identifikasi dan akibatnya tentang langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi
masalah. Kolom Referensi: Diisi dengan beberapa masukan dari matriks data EWS, rekomendasi dari supervisor, saran-saran dari supervisor, tokoh masyarakat,
aparat desa maupun kecamatan dan lainnya.
5. Rencana Pemantauan: Diisi dengan langkah-langkah pemantauan yang akan dilakukan oleh pelaku di kecamatan dan desa untuk memastikan tanda-tanda akan
terjadi masalah dapat dicegah atau menjadi masalah.
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 37
LAPORAN PERINGATAN DINI KABUPATEN
PNPM MANDIRI PERDESAAN TA. 2010
PROVINSI : LAMPUNG
KABUPATEN : LAMPUNG SELATAN BULAN : JANUARI 2009
No. TANDA-TANDA MASALAH KECAMATAN DAMPAK MASALAH
RENCANA TINDAKAN PENCEGAHAN RENCANA
TINDAKAN REFERENSI PEMANTAUAN
1. Kecamatan Belum ada FT atau
FT yang ada Berhalangan
cukup lama (misalnya akan cuti
melahirkan)
Natar Pembuatan Desain dan RAB akan
terlambat dibanding dengan
kecamatan lainnya.
FasTKab membuat Target
penyelesaian dan RAB
setiap kecamatan.
Menugaskan FT dari
kecamatan terdekat untuk
membantu penyaiapan
Desain dan RAB.
Matriks Data EWS.
Rekomendasi Korprov.
Saran dari Satker
Kabupaten.
Memastikan hasil survei
teknis, harga bahan dan alat
telah dilakukan sesuai
dengan prosedur. (Mg II
Januari 2009)
…… dst.
Form: EWS-Kab
Contoh
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 38
Keterangan: Form EWS-Kab.
1. No.: Cukup jelas.
2. Tanda-Tanda Masalah: Diisi berdasarkan hasil identifikasi di setiap kecamatan dan laporan identifikasi EWS FK/FT terhadap tanda-tanda akan terjadi masalah.
3. Dampak Masalah: Diisi berdasarkan análisis hasil identifikasi sebagai akibat dari tanda-tanda masalah apabila tidak dilakukan pencegahan.
4. Rencana Tindakan Pencegahan: Kolom Tindakan: Diisi berdasarkan hasil identifikasi dan akibatnya tentang langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi
masalah. Kolom Referensi: Diisi dengan beberapa masukan dari matriks data EWS, rekomendasi dari supervisor, saran-saran dari supervisor, tokoh masyarakat,
aparat desa maupun kecamatan dan lainnya.
5. Rencana Pemantauan: Diisi dengan langkah-langkah pemantauan yang akan dilakukan oleh pelaku di kabupaten untuk memastikan tanda-tanda akan terjadi
masalah dapat dicegah atau menjadi masalah.
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 39
LAPORAN PERINGATAN DINI PROVINSI
PNPM MANDIRI PERDESAAN TA. 2010
PROVINSI : LAMPUNG BULAN : JANUARI 2009
No. TANDA-TANDA MASALAH KABUPATEN DAMPAK MASALAH
RENCANA TINDAKAN PENCEGAHAN RENCANA
TINDAKAN REFERENSI PEMANTAUAN
1. Kecamatan Natar:
Kecamatan Belum ada FT atau
FT yang ada Berhalangan
cukup lama (misalnya akan cuti
melahirkan)
Lampung Selatan Pembuatan Desain dan RAB akan
terlambat dibanding dengan
kecamatan lainnya.
Korprov membuat Target
penyelesaian dan RAB
setiap kabupaten.
Memerintahkan FasTKab
untuk menbantu dan
menugaskan FT dari
kecamatan terdekat untuk
membantu penyaiapan
Desain dan RAB.
Matriks Data EWS.
Rekomendasi Korprov.
Saran dari Faskab.
Memastikan pembuatan
Desain dan RAB berjalan
sesuai dengan rencana, baik
kualitas maupun kuantitas.
Form: EWS-Prov
Contoh
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 40
Keterangan: Form EWS-Prov.
1. No.: Cukup jelas.
2. Tanda-Tanda Masalah: Diisi berdasarkan hasil identifikasi di setiap kecamatan dan kecamatan serta laporan identifikasi EWS Faskab terhadap tanda-tanda akan
terjadi masalah.
3. Dampak Masalah: Diisi berdasarkan análisis hasil identifikasi sebagai akibat dari tanda-tanda masalah apabila tidak dilakukan pencegahan.
4. Rencana Tindakan Pencegahan: Kolom Tindakan: Diisi berdasarkan hasil identifikasi dan akibatnya tentang langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi
masalah. Kolom Referensi: Diisi dengan beberapa masukan dari matriks data EWS, rekomendasi dari supervisor, saran-saran dari supervisor, tokoh masyarakat,
aparat desa maupun kecamatan dan lainnya.
5. Rencana Pemantauan: Diisi dengan langkah-langkah pemantauan yang akan dilakukan oleh pelaku di provinsi untuk memastikan tanda-tanda akan terjadi
masalah dapat dicegah atau menjadi masalah.
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 41
LAPORAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
PNPM MANDIRI PERDESAAN
TANGGAL: 13 JANUARI 2009
No. KABUPATEN KECAMATAN
JUMLAH
DESA
MAD I MD I PAGAS MKP MD II MAD II MAD III MD III MDPJ-1 MDPJ-2 MDST
B C K B C K B C K B C K B C K B C K B C K B C K B C K B C K B C K
1 Lamsel Natar 15 - 1 - 5 7 3 3 5 7 4 6 5 4 8 3 1 - - - 1 - 8 1 6 1 9 5 2 11 2 9 5 1
Rajabasa 12 1 - - 3 4 5 2 7 5 5 5 2 5 5 2 - - 1 - 1 - 6 2 4 5 6 1 7 4 1 8 2 2
Dst.
TOTAL 27
1 1 - 8 11 8 5 12 12 9 11 7 9 13 5 1 - 1 - 2 - 14 3 10 6 15 6 9 15 3 17 7 3
%
Form: EWS-Pr-Kab
Contoh
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 42
Keterangan:
1. No. : Cukup Jelas
2. Kabupaten: Diisi nama kabupaten
3. Kecamatan: Diisi nama kecamatan
4. Jumlah Desa: Diisi jumlah desa di setiap kecamatan
5. B = Baik : Kehadiran Masyarakat > 80 orang (Jawa-Bali), > 60 orang (Sumatra) dan > 40 orang (diluar Jawa-Bali dan Sumatra)
6. C = Cukup : Kehadiran Masyarakat = 79 - 60 orang (Jawa-Bali), = 59 - 40 orang (Sumatra) dan = 39 - 20 orang (diluar Jawa-Bali dan Sumatra)
7. K = Kurang : Kehadiran Masyarakat < 60 orang (Jawa-Bali), < 40 orang (Sumatra) dan < 20 orang (diluar Jawa-Bali dan Sumatra)
8. Total : Adalah jumlah seluruh desa dan tingkat kehadiran serta prosentase terhadap tingkat kehadiran
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 43
LAPORAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
PNPM MANDIRI PERDESAAN TA. 2010
TANGGAL: 16 JANUARI 2009
No. PROVINSI KABUPATEN
JUMLAH
KEC.
MAD I MD I PAGAS MKP MD II MAD II MAD III MD III MDPJ-1 MDPJ-2 MDST
B C K B C K B C K B C K B C K B C K B C K B C K B C K B C K B C K
1 Lampung Lamsel 15 - 1 - 5 7 3 3 5 7 4 6 5 4 8 3 1 - - - 1 - 8 1 6 1 9 5 2 11 2 9 5 1
Lambar 12 1 - - 3 4 5 2 7 5 5 5 2 5 5 2 - - 1 - 1 - 6 2 4 5 6 1 7 4 1 8 2 2
Dst.
TOTAL 27
1 1 - 8 11 8 5 12 12 9 11 7 9 13 5 1 - 1 - 2 - 14 3 10 6 5 6 9 15 3 17 7 3
%
Form: EWS-Pr-Prov
Contoh
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 44
Keterangan:
1. No. : Cukup Jelas
2. Provinsi: Cukup Jelas
3. Kabupaten: Cukup Jelas
4. Kecamatan: Cukup Jelas
5. Jumlah Kec: Diisi jumlah kecamatan di setiap kabupaten
6. B = Baik : Kehadiran Masyarakat > 80 orang (Jawa-Bali), > 60 orang (Sumatra) dan > 40 orang (diluar Jawa-Bali dan Sumatra)
7. C = Cukup : Kehadiran Masyarakat = 79 - 60 orang (Jawa-Bali), = 59 - 40 orang (Sumatra) dan = 39 - 20 orang (diluar Jawa-Bali dan Sumatra)
8. K = Kurang : Kehadiran Masyarakat < 60 orang (Jawa-Bali), < 40 orang (Sumatra) dan < 20 orang (diluar Jawa-Bali dan Sumatra)
9. Total : Adalah jumlah seluruh kecamatan dan tingkat kehadiran serta prosentase terhadap tingkat kehadiran
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 45
LAPORAN DUKUNGAN MANAJEMEN PROGRAM
PNPM MANDIRI PERDESAAN
TANGGAL: 16 JANUARI 2009
No. PROVINSI KABUPATEN
JUMLAH
KEC.
SK
SATKER
PROV.
SK
SATKER
KAB.
SK
UPK
/UPKS
SK
PjOK
DOK.
DDUB
PETUNJUK
TEKNIS
PENCAIRAN
DANA
KETERANGAN
1 Lampung Lampung Selatan 15 - 1 9 9 - -
Lampung Barat 12 - - - - - - Ada Mutasi Pejabat Daerah
Dst.
TOTAL 27 - 1 21 21 - -
Form: EWS-Mn
Contoh
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 46
Keterangan:
1. No. : Cukup Jelas
2. Provinsi: Cukup Jelas
3. Kabupaten: Cukup Jelas
4. Jumlah Kec: Cukup Jelas
5. SK Satker Prov: Diisi ketika SK tersebut telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang
6. SK Satker Kab: Diisi ketika SK tersebut telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang
7. SK UPK/UPKS: Diisi ketika SK tersebut telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang
8. SK PjOK: Diisi ketika SK tersebut telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang
9. Dok. DDUB: Diisi ketika dokumen pencairan dana tersebut telah disiapkan
10. Petujuk Teknis Pencairan Dana: Diisi ketika telah menerima petunjuk teknis pencairan dana PNPM MP TA. 2010
11. Keterangan: Diisi apabila ada hal-hal yang menyebabkan keterlambatan dalam pemenuhan dokumen-dokumen tersebut
12. Total: Jumlah kecamatan dan dokumen-dokumen yang telah disiapkan di provinsi tersebut
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 47
EVALUASI PROGRES DAN KINERJA IMPLEMENTASI PROGRAM
PNPM MANDIRI PERDESAAN TA. 2010
TANGGAL: 10 Januari 2010
No. PROVINSI
JUMLAH
KEC.
PROGRES KEGIATAN
VARIABEL KENDALI
(Posisi Kosong dan Katagori Lokasi)
TOTAL
RESIKO
(%)
RESIKO
TERKENDALI
(%)
KINERJA
IMPLEMENTASI
PROGRAM BOBOT
TINDAKAN
NORMAL TERLAMBAT
SANGAT
TERLAMBAT
Jumlah % Jumlah % Jumlah % FK FT Total Sulit
S.
Sulit
Total PT PK KL
1 NAD 244 16 7% 226 93% 3 1% 0 19
4%
50 7
23%
94% 67% E A C
Pengendalian = 67%
19 57 PK = 4%, KL = 23%
2 SUMUT 240 56 23% 138 58% 46 19% 0 0
0%
0 46
19%
77% 58% D A B
Pengendalian = 58%
0 46 PK = 0%, KL = 19%
3 SUMBAR 123 89 72% 34 28% 0 0% 0 0
0%
0 0
0%
28% 28% C A A
Pengendalian = 28%
0 0 PK = 0%, KL = 0%
TOTAL 607 161 27% 398 66% 48 8% 0 19
2%
84 53
19 137
Form: Evprokip
Contoh
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 48
Keterangan:
1. No. : Cukup Jelas
2. Provinsi: Cukup Jelas
3. Jumlah Kec: Cukup Jelas
4. Progress Kegiatan: Disesuaikan dengan RKTL Nasional pada bulan berjalan.
5. Variabel Kendali: Diisi dengan posisi kosong FK/FT dan katagori lokasi Sulit dan Sangat Sulit yang mempengaruhi keterlambatan.
6. Total Resiko: Jumlah prosentase progress tahapan (Total Resiko =j umlah prosentase terlambat + jumlah prosentase sangat terlambat)
7. Resiko Terkendali: Prosentase keterlambatan progress tahapan yang merupakan nilai resiko dimana seharusnya dapat dikendalikan secara langsung karena
telah tersedianya FK/FT dan katagori lokasi, ( Resiko Terkendali = Total Resiko – prosentase kekosongan FK/FT – prosentase katagori lokasi yang tidak sesuai
dengan rencana)
8. Kinerja Implementasi Program: kinerja program yang diukur dari % keterlambatan progress kegiatan. Makin kecil % keterlambatan menunjukkan bahwa kinerja
implementasi program lebih baik.
Secara kategori, PT (Progres Tahapan) dapat dirumuskan sebagai berikut:
Keterlambatan 0%-10% = A = Aman
Keterlambatan 11%-20% = B = Perhatian
Keterlambatan 21%-40% = C = Bahaya
Keterlambatan 41%-60% = D = Kritis
Keterlambatan 61%-100% = E = Sangat Kritis
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 49
Secara kategori, PK (Posisi Kosong FK/FT) dan PK (Katagori Lokasi) dapat dirumuskan sebagai berikut:
Keterlambatan 0%-10% = A = Aman
Keterlambatan 11%-20% = B = Perhatian
Keterlambatan 21%-40% = C = Bahaya
Keterlambatan 41%-60% = D = Kritis
Keterlambatan 61%-100% = E = Sangat Kritis
9. Bobot Tindakan: prosentase bobot tindakan yang seharusnya diambil agar masalah keterlambatan tahapan dan kekosongan dapat segera diatasi. Terdiri dari
bobot tindakan pengendalian project manajemen dan pengisian lokasi kosong.
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 50
UMPAN BALIK PERINGATAN
PNPM MANDIRI PERDESAAN TA. 2010
PROVINSI : Lampung UMPAN BALIK KE : 1
TRIWULAN : I (Januari – Maret) TANGGAL : 01 April 2010
No. URAIAN MASALAH PENGALAMAN TERBAIK
RENCANA
TINDAKAN PERBAIKAN
RENCANA MONITORING
1 Progres kegiatan MAD III terlambat
dilaksanakan karena FT
mengundirkan diri, sehingga tidak
dapat dilakukan pembuatan Desain
dan RAB.
1. FT-Kab. dibantu oleh FT
kecamatan terdekat untuk
membuat Desain dan RAB.
2. Satker Prov/Korprov segera
memobilisasi FT cadangan,
apabila tersedia.
1. FT-Kab. sementara mengambil alih
tupoksi FT untuk melaksanakan
tugas pembuatan Desain dan RAB.
2. FT-Kab. menentukan spesialisasi
FT agar pembuatan Desain dan
RAB lebih Efektif.
Korprov memastikan survei harga
satuan bahan dan alat serta survei
teknik telah dilakukan sesuai
prosedur. (03 – 07 April 2010)
Form: WS-FB
Contoh
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 51
Keterangan :
1. No. : Cukup Jelas
2. Uraian Masalah : Masalah sesuai dengan status implementasi, berada di kuadran II sampai dengan IV hasil análisis NMC setiap tiga bulan.
3. Pengalaman Terbaik: Referensi yang diberikan berdasarkan data base Early Warning System dan prestasi penanganan masalah.
4. Rencana Tindakan Perbaikan: Upaya-upaya yang akan dilakukan dengan membuat action plan berdasarkan referensi dan saran-saran.
5. Rencana Monitoring: Monitoring yang akan dilakukan oleh Tim RMC maupun Konsultan Manajemen Provinsi sesuai dengan bidang keahliannya.
6. Umpan balik akan disampaikan oleh NMC ke setiap provinsi tanpa rencana tindakan perbaikan dan rencana monitoring.
7. Umpan balik dilaporkan kembali oleh provinsi ke NMC setelah mengisi rencana tindakan perbaikan dan rencana monitoring.
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 52
RENCANA MONITORING PERINGATAN
PNPM MANDIRI PERDESAAN TA. 2010
BIDANG : Pengendalian KM-Masional UMPAN BALIK KE : 1
TRIWULAN : I (Januari – Maret) TANGGAL : 02 April 2010
Keterangan:
Format ini akan disampaikan ke setiap provinsi yang memiliki masalah untuk konfirmasi dan umpan balik realisasi tindakan perbaikan serta petugas NMC yang akan
melakukan monitoring.
No. PROVINSI URAIAN MASALAH
RENCANA
TINDAKAN PERBAIKAN
RENCANA MONITORING
1 Lampung Progres kegiatan MAD III terlambat
dilaksanakan karena FT mengundirkan diri,
sehingga tidak dapat dilakukan pembuatan
Desain dan RAB.
1. FT-Kab. sementara mengambil alih
tupoksi FT untuk melaksanakan tugas
pembuatan Desain dan RAB.
2. FT-Kab. menentukan spesialisasi FT
agar pembuatan Desain dan RAB lebih
Efektif.
Tim PIPC memastikan rencana
tindakan perbaikan dapat dijalankan
sesuai dengan rencana (10 – 14 April
2010)
Form: WS-Mon
Contoh
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 53
ALUR PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI
PNPM MANDIRI PERDESAAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 54
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
58
KUADRAN IMPLEMENTASI PROGRAM
PNPM MANDIRI PERDESAAN
Keterangan:
Kuadran – 1: Status kemajuan kegiatan dianggap baik (up / on schedule) dan
kualitas proses dianggap relatif baik
Kuadran – 2: Status kemajuan kegiatan terlambat, namun kualitas kegiatan
dianggap relatif baik
Kuadran – 3: Status kemajuan kegiatan dianggap baik (up / on Schedule),
namun kualitas kegiatan dianggap kurang baik (Tingkat Partisipasi / Dukungan
Manajerial Rendah)
Kuadran – 4: Status kemajuan kegiatan terlambat serta kualitas proses
dianggap kurang baik.
PROGRAM NASIONAL Panduan EWS Page 56
ALUR PELAPORAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 57
DAFTAR FORMAT-FORMAT DAN PENGGUNA
No. NAMA FORMAT KODE PENGGUNA
1 Matriks Identifikasi Peringatan Dini EWS-1 Data Base di NMC
2 Form Identifikasi Peringatan Dini EWS-2 Kecamatan
3 Form Laporan Peringatan Dini Kecamatan EWS-Kec Laporan Tingkat Kecamatan
4 Form Laporan Peringatan Dini Kabupaten EWS-Kab Laporan Tingkat Kabupaten
5 Form Laporan Peringatan Provinsi EWS-Prov Laporan Tingkat Provinsi
6 Form Laporan Partisipasi Kabupaten EWS-Pr-Kab Laporan Tingkat Provinsi
7 Form Laporan Partisipasi Provinsi EWS-Pr-Prov Analisis Data - NMC
8 Form Laporan Dukungan Manajemen EWS-DM Analisis Data - NMC
9
Form Evaluasi Progres dan Kinerja
Implementasi Program
EVPROKIP Analisis Data - NMC
10 Form Umpan Balik Peringatan Dini WS-UB Umpan Balik ke Provinsi
11 Form Rencana Monitoring Peringatan Dini WS-MPD Rencana Monitoring NMC
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
58
MATRIKS IDENTIFIKASI PERINGATAN DINI (EARLY WARNING)
PNPM MANDIRI PERDESAAN TA. 2010
No. TAHAPAN KEGIATAN
KARAKTERISTIK
TAHAPAN KEGIATAN
TITIK KRITIS TAHAPAN
KEGIATAN
PEMICU MASALAH
PERINGATAN DINI
(EARLY WARNING)
TINDAKAN PENCEGAHAN
(PREVENTIF ACTION)
1 MAD Sosialisasi
7. Semua desa berharap
mendapatkan dana.
8. Sikap masyarakat masih
menganggap programprogram
sejenis adalah
bantuan.
9. Dapat dijadikan alat
politik.
10.Membutuhkan
keterwakilan antar desa
yang memadai termasuk
perempuan.
11.Membutuhkan ruang
yang cukup luas.
12....
5. FK/FT baru bekerja di
PNPM-MP.
6. Kecamatan baru pertama
kali menerima progam.
7. Lokasi kecamatan sulit
dijangkau.
8. ...
5. Media sosialisasi kurang
6. Penjelasan oleh fasilitator
tidak jelas.
7. Undangan tidak sampai ke
sebagian peserta.
8. ...
3. Kemampuan FK/FT masih
lemah karena baru lulus
kuliah dan belum
berpengalaman dalam
menghadapi masyarakat.
4. ...
3. Pelaksanaan MAD
Sosialisasi harus dibantu
oleh FK/FT yang
berpengalaman.
4. ...
2 MD Sosialisasi 6. Membutuhkan
keterwakilan antar dusun
6. Informasi hasil MAD
Sosialisasi tidak optimal.
4. MD Sosialisasi hanya
dihadiri oleh aparat desa
3. Masyarakat pada umumnya
tidak tahu bahwa di desanya
3. Sosialisasi dilakukan
secara terus menerus
Form EWS-1
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 59
No. TAHAPAN KEGIATAN
KARAKTERISTIK
TAHAPAN KEGIATAN
TITIK KRITIS TAHAPAN
KEGIATAN
PEMICU MASALAH
PERINGATAN DINI
(EARLY WARNING)
TINDAKAN PENCEGAHAN
(PREVENTIF ACTION)
termasuk perempuan.
7. Dapat dijadikan alat
politik.
8. Membutuhkan ruang
yang cukup luas.
9. Sikap masyarakat masih
menganggap programprogram
sejenis adalah
bantuan.
10....
7. Kegiatan sebelumnya
tidak transparan.
8. Partisipasi masyarakat
kurang.
9. Dinamika masyarakat
kurang.
10.…
dan elit desa.
5. Ada kepentingan dari
kelompok tertentu di desa.
6. …
ada kegiatan PNPM Mandiri
Perdesaan.
4. …
bukan saja melalui
musyawarah-2, tetapi dapat
melalui media lainnya,
seperti; radio, leaflet, papan
informasi, tempat ibadah
dll.
4. …
3 Pelatihan KPMD
5. Sumber daya peserta
masih kurang.
6. Memilki perbedaan latar
belakang, baik usia,
pendidikan maupun
status.
7. Membutuhkan ruang
yang cukup luas.
8. ...
4. Pemilihan KPMD asal
pilih tanpa melihat latar
belakang maupun usia.
5. Peserta sulit menangkap
materi yang disampaikan
oleh FK/FT.
6. ...
4. Tidak ada pilihan lain
karena sebagian besar
penduduk desa marantau.
5. KPMD terbiasa bekerja
kasar, tidak biasa
membaca dan menulis
maupun memfasilitasi
masyarakat.
6. ...
3. Kemampuan KPMD dalam
menyerap materi pelatihan
masih kurang dan kurang
memahami tupoksi, prinsip
dan prosedur PNPM-MP.
4. ....
3. FK/FT selalu memberikan
IST maupun OJT secara
terus menerus untuk
meningkatkan kapasitas
KPMD.
4. ....
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 60
No. TAHAPAN KEGIATAN
KARAKTERISTIK
TAHAPAN KEGIATAN
TITIK KRITIS TAHAPAN
KEGIATAN
PEMICU MASALAH
PERINGATAN DINI
(EARLY WARNING)
TINDAKAN PENCEGAHAN
(PREVENTIF ACTION)
4 Penggalian Gagasan
6. Membutuhkan
keterwakilan masyarakat
yang optimal termasuk
perempuan.
7. Membutuhkan ruang
yang cukup luas.
8. Masyarakat belum
terbiasa dengan proses
yang disampaikan.
9. Membutuhkan waktu
yang cukup lama.
10....
6. Fasilitasi penggalian
gagasan oleh KPMD
tidak optimal.
7. Ada intervensi negatif
dari Kepala Dusun.
8. Partisipasi perempuan
masih kurang.
9. Gagasan masyarakat
tidak sesuai demgan
kebutuhan.
10....
4. Pada saat pelatihan KPMD
sering tidak masuk / bolos.
5. Marjinalisasi kaum
perempuan masih menonjol
di desa.
6. ...
3. Laporan hasil penggalian
gagasan tidak lengkap dan
tidak ada daftar gagasan.
4. ...
3. FK/FT mendampingi dan
membantu fasilitasi kepada
KPMD dalam
melaksanakan proses
penggalian gagasan di
dusun yang belum
melakukan pengalian
gagasan.
4. ...
5 MKP
5. Membutuhkan partisipasi
dan keterwakilan kaum
permpuan yang memadai
dari tiap dusun.
6. Membutuhkan ruang
yang cukup luas.
7. Ada perbedaan latar
belakang, baik usia,
6. Kegiatan MKP
bersamaan dengan ulang
tahun PKK.
7. Masih banyak
perempuan yang belum
mengerti dan memahami
keterlibatannya.
8. Dominasi oleh para elit
4. Kebiasaan perempuan
yang tidak pernah
dilibatkan dalam
musyawarah dan
mengambil keputusan di
desa.
5. Suami tidak mengijinkan
istri ikut dalam kegiatan
desa.
3. Partisipasi perempuan sangat
kurang dan sulit untuk
dikumpulkan, meskipun telah
diberi undangan.
4. ....
3. Sosialisasi tentang
kesetaraan gender
dilakukan secara terus
menerus secara formal
maupun informal, dan
memberikan penyadaran
kepada masyarakat tentang
pentingnya keterlibatan
perempuan dalam kegiatan
pembanguna dan
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 61
No. TAHAPAN KEGIATAN
KARAKTERISTIK
TAHAPAN KEGIATAN
TITIK KRITIS TAHAPAN
KEGIATAN
PEMICU MASALAH
PERINGATAN DINI
(EARLY WARNING)
TINDAKAN PENCEGAHAN
(PREVENTIF ACTION)
pendidikan maupun
status.
8. ...
perempuan.
9. Banyak perempuan
belum berani berbicara
dan mengemukakan
pendapat.
10....
6. .... mengambil keputusan.
4. ...
6 MD Perencanaan
7. Rawan konflik, karena
masyarakat
menginginkan usulannya
dapat dilanjutkan ke
kecamatan.
8. Membutuhkan
keterwakilan masyarakat
termasuk kaum
perempuan yang
memadai.
9. Membutuhkan ruang
yang cukup luas.
10.Dapat dijadikan alat
politik.
11.Membutuhkan pengertian
dan kerelaan hati dari
masyarakat.
6. Ada intervensi negatif
dari Kepala Desa.
7. Masyarakat pada
umumnya takut dengan
Kepala Desa.
8. Dominasi oleh para elit
Desa.
9. Partisipasi masyarakat
kurang.
10.…
1. Ada kepentingan Kepala
Desa terhadap usulan yang
akan diajukan ke
kecamatan.
2. Kepala desa sering
menggukan kekuatan fisik
apabila ada masyarakat
yang membantah.
3. ...
3. Kepala Desa menghendaki
usulan desa sesuai dengan
keinginannya tanpa melihat
dan memperhatikan hasil
penggalian gagasan dari
setiap dusun.
4. ....
3. FK/FT harus menjelaskan
aturan main yang telah
ditetapkan oleh program,
dan harus berani
menghadap kepala desa
untuk memberikan
pencerahan kepada kepala
desa.
4. ...
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 62
No. TAHAPAN KEGIATAN
KARAKTERISTIK
TAHAPAN KEGIATAN
TITIK KRITIS TAHAPAN
KEGIATAN
PEMICU MASALAH
PERINGATAN DINI
(EARLY WARNING)
TINDAKAN PENCEGAHAN
(PREVENTIF ACTION)
12.…
7 Pelatihan TPU
6. Sumber daya Tim
Penulis Usulan (TPU)
terbatas.
7. Ada perbedaan latar
belakang, baik usia,
pendidikan maupun
status.
8. Membutuhkan ruang
yang cukup luas.
9. Materi yang disampaikan
tidak optimal.
10....
4. Peserta sulit menangkap
materi yang disampaikan
oleh FK/FT.
5. Sulit untuk menghadirkan
anggota Tim Penulisan
Usulan.
6. Dinamika peserta kurang
aktif.
4. …
4. Tim Penulis Usulan tidak
terbiasa membaca dan
menulis.
5. Media dan bahan pelatihan
kurang.
6. …
3. Tim Penulis Usulan belum
terampil dalam melakukan
penulisan usulan.
4. …
3. FK/FT harus melakukan
bimbingan khusus dan OJT
terus menerus sampai
anggota Tim tersebut betulbetul
paham dalam
membuat proposal desa.
4. …
8 Penulisan Usulan
5. Tidak semua anggota
TPU mengerjakan
tugasnya secara baik.
6. Dokumen usulan desa
tidak lengkap.
6. Dokumen/proposal
usulan desa dibuat oleh
KPMD.
7. Format-2 penulisan
usulan tidak disiapkan
oleh FK/FT.
4. Tim Penulis Usulan terlalu
bayak kegiatan di
organisasi.
5. Antar anggota Tim tidak
kompak dan tidak peduli
dengan tupoksinya.
3. Dokumen usulan desa /
proposal desa masih banyak
yang belum di isi (belum
dilengkapi) karena takut
salah.
4. ...
3. FK/FT harus melakukan
pendampingan dan
bimbingan lepada TPU
dalam penulisan usulan
desa sampai selesai.
4. ...
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 63
No. TAHAPAN KEGIATAN
KARAKTERISTIK
TAHAPAN KEGIATAN
TITIK KRITIS TAHAPAN
KEGIATAN
PEMICU MASALAH
PERINGATAN DINI
(EARLY WARNING)
TINDAKAN PENCEGAHAN
(PREVENTIF ACTION)
7. Media sangat terbatas.
8. ...
8. Tim Penulis usulan
belum terampil dalam
melakukan penulisan
usulan.
9. TPU dalam melakukan
penulisan usulan
cenderung menunggu
FK/FT datang karena
takut salah.
10....
6. ...
9 Verifikasi Usulan
6. Tidak didukung oleh
tenaga ahli yang
memadai.
7. Bidang keahlian tidak
sesuai.
8. Masih ada desa yang
belum menyerahkan
proposal.
9. Ada pembahasan awal
dan akhir serta
rekomendasi.
5. Di kecamatan sulit
mencari orang yang
berkompeten dalam
bidang keahlian yang
dibutuhkan.
6. Intervesi negatif dari
Kepala Desa kepada Tim
Verifikasi.
7. Kompromi dengan kepala
Desa untuk melayakan
usulannya.
8. ...
4. Pemilihan anggota Tim
Verifikasi asal pilih, tidak
memperhatikan kebutuhan.
5. Ada kepentingan Kepala
Desa apabila bisa
meloloskan usulan desa.
6. ...
3. Pada pembahasan akhir Tim
verifikasi tidak memberikan
argumentasi maupun alasan
yang kuat terhadap kelayakan
usulan desa.
4. ...
3. FK/FT harus segera
memberi penjelasan
tentang persyaratan teknis
setiap usulan pada saat
pembahasan awal maupun
akhir Tim verifikasi atas
kelayakan usulan desa, dan
dapat memastikan
kelayakan usulan tersebut.
4. ...
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 64
No. TAHAPAN KEGIATAN
KARAKTERISTIK
TAHAPAN KEGIATAN
TITIK KRITIS TAHAPAN
KEGIATAN
PEMICU MASALAH
PERINGATAN DINI
(EARLY WARNING)
TINDAKAN PENCEGAHAN
(PREVENTIF ACTION)
10.…
10 MAD Prioritas Usulan
6. Rawan konflik karena
semua desa ingin
usulannya mendapat
prioritas untuk didanai.
7. Membutuhkan
keterwakilan masyarakat
antar desa yang
memadai temasuk kaum
perempuan.
8. Membutuhkan ruang
yang cukup luas.
9. Dapat dijadikan alat
politik.
10....
5. Usulan Desa tidak
sebanding dengan
jumlah dana yang
disediakan.
6. Intervensi negatif Camat
terhadap usulan desa
karena ada kepentingan.
7. Kepala Desa
menghendaki ada
pemerataan usulan desa
agar dapat didanai.
8. ...
4. Kepala Desa maupun
Camat menganggap
program PNPM-MP adalah
proyek yang
menguntungkan.
5. Proses perankingan adalah
kesepakatan antar Kepala
Desa walaupun proses
dinilai telah sesuai dengan
prosedur yang telah
ditetapkan.
6. ...
3. Kepala Desa maupun Camat
menghendaki ada
pemerataan pembagian dana,
sehingga semua usulan desa
dapat didanai.
4. ...
3. FK/FT harus mejelaskan
dan menegaskan kepada
semua pihak tentang
proses penentuan ranking
usulan desa sebelum MAD
tersebut dilaksanakan, dan
dapat memastikan bahwa
proses dan prosedur MAD
tersebut dapat dipahami
oleh semua peserta.
4. ...
11 Desain & RAB
5. Gambar desain dan
perhitungan Rencana
Anggaran Biaya dibuat
menggunakan komputer
(autocad, excel, dsb).
6. Usulan Desa yang akan
direncanakan tidak
4. Tidak teliti dalam
melakukan survei teknis,
asal jadi saja.
5. Harga bahan dan alat
tidak sesuai dengan
harga setempat (terlalu
4. Survei teknis tidak
melibatkan Kader Teknis
dan Tim Pengelola
Kegiatan.
5. Tidak dilakukan survei
harga di tiga toko/suplier
1. FT kurang memahami prinsipprinsip
perencanaan teknis
dan belum berpengalaman
dalam perencanaan teknis di
desa.
2. ...
3. Pembuatan Desain dan
RAB harus dibantu oleh FT
yang sesuai dengan bidang
keahliannya/
spesialisasinya dan telah
berpengalaman. OJT dan
IST harus selalu diberikan
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 65
No. TAHAPAN KEGIATAN
KARAKTERISTIK
TAHAPAN KEGIATAN
TITIK KRITIS TAHAPAN
KEGIATAN
PEMICU MASALAH
PERINGATAN DINI
(EARLY WARNING)
TINDAKAN PENCEGAHAN
(PREVENTIF ACTION)
sesuai dengan bidang
keahlian/ specialisasi FT.
7. membutuhkan waktu
yang cukup lama.
8. ...
murah/ mahal).
6. ...
sebagai pembanding.
6. ...
oleh FT-Kab. untuk
peningkatan kapasitas FT.
4. ...
12 MAD Penetapan Usulan
7. Rawan konflik karena
semua desa
menginginkan ulunannya
didanai.
8. Perhitungan Desain dan
RAB tidak matang.
9. Membutuhkan kesadaran
dan penegrtian dari
semua pihak.
10.Membutuhkan ruang
yang cukup luas.
11.Membutuhkan
keterwakilan masyarakat
antar desa yang
memadai termasuk kaum
perempuan.
4. Hasil perhitungan Desain
dan RAB tidak dapat
mendanai seluruh usulan
desa.
5. Desa-desa yang
usulannya tidak dapat
didanai tidak puas
terhadap hasil
perhitungan tersebut.
6. Kepala Desa
menghendaki ada
pemerataan pembagian
dana untuk seluruh desa.
4. Camat tidak mau menandatangani
Surat Penetapan
Camat (SPC) karena
merasa tidak adil.
5. Kepala Desa sepakat tidak
menanda-tangani Berita
Acara Penetapan Usulan
yang didanai.
6. ...
3. Dana BLM yang tersedia tidak
akan mencukupi untuk
mendanai semua usulan
desa.
4. ...
3. FT harus menjelaskan
tentang Desain dan RAB
kepada semua pihak,
bahwa hal tersebut harus
mengutamakan kualitas
bukan kuantitas, dan dapat
memastikan bahwa para
pelaku di desa maupun
kecamatan telah
memahami hal tersebut.
4. ...
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 66
No. TAHAPAN KEGIATAN
KARAKTERISTIK
TAHAPAN KEGIATAN
TITIK KRITIS TAHAPAN
KEGIATAN
PEMICU MASALAH
PERINGATAN DINI
(EARLY WARNING)
TINDAKAN PENCEGAHAN
(PREVENTIF ACTION)
12....
13 MD Informasi
5. Rawan konflik karena
usulan desa tidak
didanai.
6. Dapat dijadikan alat
politik.
7. Membutuhkan kesadaran
dan pengertian dari
masyarakat.
8. Membutuhkan ruang
yang cukup luas.
5. Masyarakat tidak mau
menghadiri musyawarah
tersebut.
6. Masyarkat tidak puas
atas hasil MAD
Penetapan Usulan,
karena usulannya tidak
dapat didanai.
7. Kepala Desa tidak mau
melaksanakan
musyawarah tersebut
karena usulannya tidak
dapat didanai, dan takut
masyarakat tidak mau
menerima atas informasi
tersebut.
8. ...
4. Masyarakat yang tidak
puas mengadukan masalah
kepada Camat.
5. Masyarakat tidak mau
menanda-tangani Berita
Acara Musyawarah
tersebut.
6. ...
3. Partisipasi masyarakat untuk
kegiatan selanjutnya akan
menurun dan antipati
terhadap fasilitator maupun
program.
4. ...
3. Fasilitatasi yang dilakukan
oleh FK/FT harus tegas dan
jelas dan memastikan
masyarakat dapat
memahami tentang
kompetisi maupun
ketersediaan dana BLM.
4. ...
14 Pelatihan TPK
6. Sumber daya Tim
Pengelola Kegiatan
terbatas.
5. Peserta sulit menangkap
materi yang disampaikan
oleh FK/FT.
1. Tim Pengelola Kegiatan
tidak terbiasa membaca
dan menulis.
3. Tim Pengelola Kegiatan
kurang memahami tentang
keproyekan maupun
1. FK/FT harus melakukan
bimbingan melalui IST dan
OJT secara terus menerus
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 67
No. TAHAPAN KEGIATAN
KARAKTERISTIK
TAHAPAN KEGIATAN
TITIK KRITIS TAHAPAN
KEGIATAN
PEMICU MASALAH
PERINGATAN DINI
(EARLY WARNING)
TINDAKAN PENCEGAHAN
(PREVENTIF ACTION)
7. Membutuhkan ruang
yang cukup luas.
8. Materi yang disampaikan
tidak optimal.
9. Ada perbedaan latar
belakang, baik usia,
pendidikan maupun
status.
10....
6. Tim Pengelola Kegiatan
adalah sekelompok
orang yang dipilih oleh
Kepala Desa.
7. Dinamika peserta kurang
aktif.
8. ...
2. Media dan bahan pelatihan
kurang.
3. …
administrasi teknik.
4. …
sampai anggota Tim
tersebut betul-betul paham
dalam mengelola kegiatan
teknis maupun non teknis.
2. …
15 Pelaksanaan Kegiatan
5. Harga bahan dan alat
melonjak naik dan
langka.
6. Banyak supplier
dadakan.
7. Pengadaan bahan
pabrikan menjadi
kendala.
8. ...
5. Pelelangan bahan dan
alat hanya dilakukan
secara formalitas.
6. Belanja Bahan dan alat
tidak sesuai dengan
Rencana Penggunaan
Dana.
7. TPK maupun masyarakat
menganggap proyek
yang dapat
mendatangkan
keuntungan.
5. Pengelolaan dana
dilakukan oleh kepala desa.
6. Pencatatan transaksi tidak
segera dilakukan oleh TPK.
7. Seluruh pengurus TPK
melakukan transaksi.
8. ...
3. Bendahara TPK tidak tahu
saldo kas TPK dan bukti
transaksi tersebar di
beberapa orang pengurus
termasuk di Kepala Desa.
4. ...
3. FT setiap saat harus
memeriksa hasil pekerjaan
di lapangan maupun
transaksi dan melakukan
sertifikasi setiap item
pekerjaan.
4. ...
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 68
No. TAHAPAN KEGIATAN
KARAKTERISTIK
TAHAPAN KEGIATAN
TITIK KRITIS TAHAPAN
KEGIATAN
PEMICU MASALAH
PERINGATAN DINI
(EARLY WARNING)
TINDAKAN PENCEGAHAN
(PREVENTIF ACTION)
8. ...
16 Pencairan Dana DDUB
4. Kesiapan dana DDUB di
Kas Daerah tidak ada
atau tidak cukup.
5. Pergantian Kepala
Daerah dan mutasi
pejabat daerah, sehingga
SK KPA harus menunggu
yang baru.
6. ...
4. Prosedur pencairan dana
cukup rumit dan berbelitbelit.
5. Kecamatan yang sudah
mengajukan pencairan
dana harus menunggu
kecamatan lain, karena
dibuat dalam satu mata
anggaran.
6. ...
4. Daerah tidak dapat
memenuhi alokasi dana
untuk program, sehingga
harus menunggu sidang
paripurna DPRD.
5. Semiloka SKPD dan DPRD
tidak pernah dilakukan.
6. ...
3. Pemilihan Kepala Daerah
bertepatan dengan
pelaksanaan kegiatan.
4. ...
3. FK/FT segera
mengingatkan kepada
PjOK/Camat dan
Fkab/FTKab untuk segera
melakukan koordinasi
dengan Satker di
Kabupaten.
4. ...
17 Pencairan Dana BLM
5. Proses pencairan dan
BLM ke KPPN dilakukan
secara kolektif.
6. Di kabupaten tidak ada
tenaga ahli SAI.
7. jarak ke KPPN cukup
jauh.
8. ...
5. Prosedur pencairan dana
BLM kurang diperhatikan.
6. Pencairan dana ke desa
tidak sesuai dengan
kebutuhan.
7. Terjadi penumpukan
dana yang cukup besar
di UPK.
4. Proses pencairan dana
BLM mendekati waktu
closing date.
5. Dana DDUB tidak dapat
dicairkan.
6. ...
3. Pencairan dana BLM
dilakukan secara kolektif oleh
Satker, sehingga kecamatan
yang telah mengajukan
pencairan dana harus
menunggu kecamatan lain
yang belum mengajukan
pencairan dana tersebut.
4. ...
3. FK/FT selalu melakukan
evaluasi terhadap
pencapaian rencana kerja
dan memastikan pencairan
dana ke desa sesuai
dengan kebutuhan.
4. ...
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 69
No. TAHAPAN KEGIATAN
KARAKTERISTIK
TAHAPAN KEGIATAN
TITIK KRITIS TAHAPAN
KEGIATAN
PEMICU MASALAH
PERINGATAN DINI
(EARLY WARNING)
TINDAKAN PENCEGAHAN
(PREVENTIF ACTION)
8. ...
18
MD
Pertanggungjawaban
6. Rawan konflik karena
masyarakat tidak percaya
terhadap TPK.
7. Membutuhkan
keterwakilan masyarakat
dari setiap dusun yang
memadai termasuk
perempuan.
8. Membutuhkan ruang
yang cukup luas.
9. Laporan keuangan UPK
tidak realistis.
10....
6. TPK tidak segera
mencatat transaksi dalam
buku kas dan bukti
transaksi tersebar di
beberapa tempat.
7. Terjadi perpecahan
personal di tubuh TPK.
8. Masyarakat kurang
tanggap terhadap
laporan keuangan TPK,
karena menganggap
pekerjaan telah
dikerjakan dengan baik.
9. Masyarakat pada
umumnya menerima
terhadap Laporan
Keuangan TPK tanpa
memeriksa dokumen.
10....
4. Pengelolaan dana tidak
dilakukan oleh TPK, tetapi
oleh Kepala Desa.
5. Semua personal di TPK
melakukan transaksi.
6. ...
3. Pelaksanaan MD
Pertanggung-jawaban dana
selalu tertunda, karena
laporan keuangan belum
selesai dibuat.
4. ...
3. FK/FT setiap saat selalu
melakukan pengawasan
dan pemeriksaan keuangan
di TPK serta bimbingan
teknis maupun administratif
kepada TPK.
4. ...
19 Penyelesaian Akhir
4. Dokumen dan
administrasi teknik tidak
lengkap.
4. Gambar purna laksana
belum dibuat oleh KPMD.
5. laporan keuangan TPK
4. KPMD tidak mengerti
tentang gambar purna
laksana.
3. Kemampuan FT masih lemah
dalam manajemen konstruksi.
4. ...
3. Pembuatan dokumen akhir
harus dibantu oleh FT yang
berpengalaman dan
meminta bimbingan dari
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 70
No. TAHAPAN KEGIATAN
KARAKTERISTIK
TAHAPAN KEGIATAN
TITIK KRITIS TAHAPAN
KEGIATAN
PEMICU MASALAH
PERINGATAN DINI
(EARLY WARNING)
TINDAKAN PENCEGAHAN
(PREVENTIF ACTION)
5. Foto dokumentasi hasil
pekerjaan 0%, 50%,
100% tidak sama
posisinya.
6. ...
masih menyisakan saldo
di buku kas.
6. ...
5. FT tidak memahami cara
membuat laporan akhir
pekerjaan.
6. ...
FT-Kab.
4. ...
20 MD Serah Terima
7. Rawan konflik karena
masyarakat tidak percaya
terhadap TPK.
8. Membutuhkan
keterwakilan masyarakat
dari setiap dusun yang
memadai termasuk
perempuan.
9. Membutuhkan ruang
yang cukup luas.
10.Laporan keuangan UPK
tidak realistis.
11.Dokumen akhir belum
selesai dibuat.
12....
6. Tim Pemelihara dibentuk
hanya formalitas.
7. Tim Pemelihara belum
dilatih.
8. Musyawarah dikakukan
bersyarat, karena masih
ada sisa pekerjaan yang
belum dapat diselesaikan
secara swadaya.
9. Masyarakat pada
umumnya menerima
begitu saja, yang penting
usulannya telah
dikerjakan dan
diselesaikan.
10....
4. Masyarakat tidak
memenuhi janji untuk
swadaya.
5. Tim Pemelihara tidak tahu
cara operasional dan
memelihara hasil
pekerjaan.
6. …
3. Musyawarah Desa Serah
Tarima dilaksanakan tanpa
dokumen akhir.
4. ...
3. FT harus menyiapkan sejak
awal dokumen-dokumen
adminintrati teknik
termasuk foto dokumentasi
dan membimbing KPMD
dalam penyiapan dokumendokumen
untuk keperluan
laporan akhir pekerjaan.
4. ...
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 71
IDENTIFIKASI PERINGATAN DINI (EARLY WARNING)
PNPM MANDIRI PERDESAAN TA. 2010
No. TAHAPAN KEGIATAN
KARAKTERISTIK
TAHAPAN KEGIATAN
TITIK KRITIS TAHAPAN
KEGIATAN
PEMICU MASALAH
PERINGATAN DINI
(EARLY WARNING)
TINDAKAN PENCEGAHAN
(PREVENTIF ACTION)
1 MAD Sosialisasi
2 MD Sosialisasi
3 Pelatihan KPMD
4 Penggalian Gagasan
5 MKP
6 MD Perencanaan
7 Pelatihan TPU
8 Penulisan Usulan
9 Verifikasi Usulan
10 MAD Prioritas Usulan
11 Desain & RAB
Form EWS-2
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
Panduan EWS Page 72
No. TAHAPAN KEGIATAN
KARAKTERISTIK
TAHAPAN KEGIATAN
TITIK KRITIS TAHAPAN
KEGIATAN
PEMICU MASALAH
PERINGATAN DINI
(EARLY WARNING)
TINDAKAN PENCEGAHAN
(PREVENTIF ACTION)
12 MAD Penetapan Usulan
13 MD Informasi
14 Pelatihan TPK
15 Pelaksanaan Kegiatan
16 Pencairan Dana DDUB
17 Pencairan Dana BLM
18 MD Pertanggungjawaban
19 Penyelesaian Akhir
20 MD Serah Terima