POLA PENANGANAN PINJAMAN BERMASALAH

yohaneslaja.com

POLA PENANGANAN

PINJAMAN BERMASALAH

Pengertian Pinjaman Bermasalah

Pinjaman bermasalah adalah :

1. Pinjaman dengan tunggakan angsuran diatas 3 bulan untuk jadwal pinjaman yang diangsur setiap bulan.
2. Pinjaman dengan tunggakan angsuran diatas 4 bulan untuk jadwal pinjaman yang diangsur setiap 3 bulan.
3. Pinjaman dengan tunggakan angsuran diatas 7  bulan untuk jadwal pinjaman yang diangsur setiap 6 bulan.
4. Pinjaman dengan tunggakan akibat tidak berfungsinya kelompok ; kelompok bubar, konflik pengurus, dsb.

Mekanisme Pola Penyehatan

Mekanisme penentuan pola penyehatan pinjaman diputuskan oleh MAD, berdasarkan hasil katagorisasi permasalahan kelompok dengan memperhatikan ketentuan pengelolaan dana bergulir.

1.      Melakukan verifikasi kondisi kelompok untuk mengetahui permasalahan kelompok.

2.      Setelah diadakan pertemuan dengan kelompok peminjam maka Tim harus menentukan kreteria kelompok dan katagori pinjaman.

3.      Atas dasar katagori pinjaman tersebut Tim membuat Usulan Pola Penyelesaian yang akan diajukan kepada MAD.

4.      Setelah diputuskan MAD maka harus dibuat “ Perjanjian Tertulis yang Baru” atas pinjaman antara UPK dan Kelompok Peminjam.

Identifikasi Pinjaman Bermasalah

Identifikasi pinjaman bermasalah berawal dari data pinjaman yang ada di UPK, Laporan Perkembangan Pinjaman dan Laporan Kolektibilitas. Hasil identifikasi sebagai instrumen validasi kondisi sebenarnya pada kelompok, yang dilakukan oleh UPK dengan Tim Verifikasi.

Katagorisasi Permasalahan Kelompok

Adalah penggolongan kelompok bermasalah yang dilakukan berdasarkan :

1. Permasalahan kelembagaan, yaitu permasalahan yang disebabkan oleh kurang berfungsinya kelembagaan-kelembagaan yang dibangun oleh PNPM-MPD sebagaimana mestinya. Antara lain :

a.       Permasalahan kelompok peminjam yang disebabkan oleh bubarnya kelompok, pengurus tidk aktif, aktifitas kelompok tidak ada, dsb.

b.      Permasalahan Tim verifikasi yang tidak berfungsi dengan semestinya dan mengakibatkan terjadinya kelompok fiktif, kelompok tidak ada usaha, dsb.

2. Permasalahan micro-finance,  yaitu permasalahan yang disebabkan oleh karakter/ itikat dan kemampuan usaha dengan kondisi sebagai berikut :

a.       Pengurus atau anggota kelompok usaha bersama mempunyai itikat untuk tidak mengembalikan.

b.      Kondisi usaha kelompok usaha bersama tidak mampu mengembalikan.

c.       Pemanfaat dari kelompok simpan pinjam atau aneka usaha mempunyai itekat tidak mengembalikan.

d.      Kondisi usaha pemanfaat tidak mampu mengembalikan.

e.       Kesalahan pada penentuan jadwal pengembalian yang tidak sesuai dengan usaha.

3. Permasalahan penyelewengan, yaitu permasalahan yang diakibatkan adanya penyelewengan dana antara lain :

a.       Penyelewengan atau pemotongan pada saat alokasi dana ke kelompok oleh TPK, Ketua UPK, dsb, sehingga kelompok hanya mengakui dana yang diterima saja.

b.      Penyelewengan atau pemotongan pada saat alokasi dana ke pemanfaat oleh ketua kelompok sehingga pemanfaat hanya membayar kewajiban sesuai dengan yang diterima.

c.       Penyelewengan pengembalian oleh ketua kelompok, TPK (bagi lokasi yang masih menggunakan TPK) pengurus UPK, dsb.

4. Permasalahan Force Majeure, yaitu permasalahan yang diakibatkan oleh bencana alam, huru hara, perang dan kematian pemanfaat atau musibah yang bersifat bukan dari kurangnya antisipasi resiko usaha. Contoh dari resiko adalah gagal panen, ternak mati, perampokan, kebakaran lokasi usaha, dsb

Kreteria Penilaian

Kreteria pinjaman bermasalah ini merupakan langkah awal yang menetukan identifikasi permasalahan UEP/SPP, dengan demikian dasar penentuan kreteria ini adalah bersumber dari proposal/ kesepakatan awal yaitu : Kelembagaan Kelompok dan kemampuan Usaha.

1.      Penilaian Kelembagaan Kelompok

Penilaian ini berdasarkan kondisi masing-masing jenis dan fungsi kelompok dikaitkan dengan upaya untuk megembalikan pinjaman. Penilaian ini diantaranya adalah :

a.          Kewajaran dalam menggunakan pinjaman dan administrasi :

-       Apakah pinjaman yang diterima digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan proposal awal ?

-       Apakah dalam menggunakan pinjaman dilakukan administrasi yang memadai?

b.         Kepatuhan

-   Apakah dilakukan pembayaran-pembayarn yang sesuai dengan kesepakatan pada beberapa bulan pertama ?

-   Apakah pengurus kelomop menghadiri pertemuan-pertemuan pembinaan, pertemuan kelompok, dsb dalam rangka pengembalian pinjaman?

c.          Kemauan Pengurus Kelompok

-         Apakah secara terbuka dan jujur kepada UPK mengungkapkan permsalahan-permasalahan dalam kaitannya dengan pengembalian ?

-         Apakah telah ada upaya yang serius untuk mengembaliakan pinjaman ?

-         Apakah pengurus kelompok merasa bertanggung jawab

2.      Penilaian Kemampuan

Penilaian ini didasari kemampuan usaha dalam rangka pengembalian pinjaman UEP/SPP yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

a.       Penyebab Internal

Merupakan penyebab kemampuan pengembalian yang berasal dari usaha yang dibiayai oleh PNPM-MPD diantaranya :

-         Hasil usaha : Apakah hasil usaha secara keseluruhan mampu mengembalikan pinjaman ?

-         Manajemen : Apakah pengelolaan usaha dilakukan dengan baik sesuai dengan kondisi usaha ?

-         Apakah anggota kelompok melakukan tanggung renteng ?

-         Aktivitas kelompok mendukung pengembalian ?

b.      Penyebab Eksternal

Merupakan penyebab kemampuan pengembalian yang berasal dari faktor eksternal usaha yang dibiayai oleh pinjaman PNPM-MPD, diantaranya :

-         Kondisi pasar : Apakah kondisi pasar mampu menyerap produk/ jasa  yang dihasilkan ?

-         Kondisi lingkungan sosial : Apakah lingkungan kelompok mendukung berkembangnya usaha kelompok ?

-         Kondisi Alam : Apakah kondisi alam yang ada mendukung usaha yang dilakukan ?

Pola Perhitungan Penilaian

Untuk menyamakan persepsi penilaian maka perlu disepakati beberapa hal dibawah ini :

1. Unsur-unsur penilaian yang dimasukan dalam penilaian, contoh seperti di atas bahwa dalam penilaian Kelembagaan Kelompok terdapat 7 unsur penilaian dan Kemampuan Usaha Kelompok mempunyai 7 unsur.
2. Bobot penilaian, misal : Baik dengan bobot 3, cukup dengan bobot 2 dan kurang dengan bobot 1 untuk penilaian Itikat dan Penilaian Kemampuan.
3. Rekapitulasi Penilaian, masing-masing penilaian itikat dan penilaian kemampuan, contoh diatas : Rekapitulasi penilaian itikat menghasilkan 16 poit dan kemampuan menghasilkan 13 point.
4. Menentukan batas nilai Baik dan Batas Nilai Kurang, misalnya ditentukan bahwa yang dianggap baik dalam contoh diatas adalah masing-masing harus mempunyai point minimal 15 untuk katagori baik.

Contoh Tabel Perhitungan

Kelembagaan

Kreteria Penilaian	Unsur Penilaian	Hasil Nilai
Kewajaran	Penggunaan Pinjaman	3
	Administrasi	1
Kepatuhan	Pembayaran Angsuran	2
	Kehadiran Pertemuan	2
Kemauan Pengurus	Keterbukaan/ Transparansi	2
	Upaya Serius	3
	Tanggung Jawab	3
Total Nilai		16

Kemampuan

Kreteria Penilaian	Unsur Penilaian	Hasil Nilai
Faktor Internal	Hasil Usaha	2
	Manajemen	1
	Tanggung Renteng	2
	Aktifitas Kelompok	2
Faktor Eksternal	Kondisi Pasar	2
	Lingkungan Sosial	2
	Kondisi Alam	2
Total Nilai		13

Kesimpulan : Kelembagaan Baik, Kemampuan Kelompok Kurang

Katagori Pinjaman

Katagori pinjaman adalah salah satu mekanisme untuk mempermudah dalam penentuan Pola Pengelesaian pinjaman bermasalah secara transparan dan berdasarkan kesepakatan para pihak, antara peminjam dan UPK. Dengan hasil perhitungan penilaian kriteria tersebut diatas maka dapat ditentukan katagori pinjaman sebagai berikut :

1.      Katagori A, yaitu pinjaman dengan hasil penilaian Kelembagaan Kelompok Baik dan kemampuan Kelompok baik.

2.      Katagori B, yaitu pinjaman dengan hasil penilaian Kelembagaan Kelompok Baik dan kemampuan Kelompok Kurang.

3.      Katagori C, yaitu pinjaman dengan hasil penilaian Kelembagaan Kelompok Kurang dan Kemampuan Kelompok baik.

4.      Katagori D, yaitu pinjaman dengan hasil penilaian Kelembagaan Kelompok Kurang dan kemampuan Kelompok Kurang.

5.      Katagori E, yaitu pinjaman bermasalah yang disebabkan karena penyelewengan.

6.      Katagori F,  yaitu pinjaman bermasalah yang disebabkan adanya force majeure.

Penyelewengan Pinjaman

Dalam PNPM-MPD terdapat dua golongan penyelewengan pinjaman yang didasarkan atas terjadinya penyelewengan yaitu :

1. Penyelewengan terjadi sebelum diterima pemanfaat yang telah disetujui oleh MAD misalnya :

a.       Adanya pemotongan oleh UPK, TPK, Ketua Kelompok, dsb sehingga pemanfaat tidak menerima sesuai dengan keputusan MAD. Tentunya pemotongan yang tidak sesuai dengan keputusan UDKP/MAD, tetapi jika pemotongan tersebut merupakan kesepakatan, misalnya untuk tabungan dalam kaitannya tanggung renteng dsb, bukan termasuk penyelewengan.

b.      Adanya kelompok atau pemanfaat fiktif dengan demikian penerima dana pinjaman bukan pemanfaat.

2. Penyelewengan terjadi setelah pemanfaat mengembalikan tetapi tidak sampai pada UPK, misal ; adanya pengembalian dari pemanfaat yang diselewengkan oleh ketua kelompok, UPK, dsb, sehingga tidak teradministrasi dalam buku pengembalian pinjaman UPK.
3. Penyelewengan terjadi karena adanya pengembalian yang telah diterima dan diadministrasikan dalam buku pengembalian UPK, tetapi dana tersebut tidak disetorkan pada  bank atau dipinjamkan secara pribadi, dsb.

Force Mayor/Musibah/Bencana

Faktor ini merupakan suatu penyebab pinjaman bermasalah diluar kehendak dan kemampuan kelompok atau peminjam yang bukan dalam katagori resiko usaha. Dengan demikian untuk tujuan pemberdayaan maka faktor ini juga harus benar-benar dipertimbangkan dalam pengembalian pinjaman. Dalam penentuan faktor ini harus mencerminkan kondisi sebenarnya dan dijamin tidak ada rekayasa atau kesengajaan.

Contoh faktor ini adalah :

1.       Bencana alam : banjir, tanah longsor, gempa bumi dsb

2.       Wabah penyakit yang menyerang tanaman, ternak, dsb

3.       Sakit parah/ kematian peminjam

4.       Kematian ternak yang dibiayai oleh peminjam

Pola Penyelesaian

Pola penyelesaian merupakan kajian yang  terpenting dalam upaya penyelesaian pinjaman bermasalah setelah menentukan katagori pinjaman. Pola ini merupakan kesepakatan awal antara UPK dan Peminjam sebelum diputuskan oleh MAD. Pola ini bertujuan memberikan rasa adil dan transparan dalam upaya penyelesaian pinjaman bermasalah. Pola ini dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Pola Pennyelesaian yang dapat ditawarkan adalah :

1.      Pola A : Penjadwalan Ulang, yaitu melakukan penjadwalan ulang atau membuatjadwal angsuran yang baru sesuai dengan kondisi usaha kelompok atau pemanfaat.

2.      Pola B : Restrukturisasi pinjman, yaitu melakukan perubahan pola angsuran yang dikaitkan dengan realitas penggunaan dana.

3.      Pola C : Pengurangan Kewajiban, yaitu pola penyehatan yang memberikan pengurangan pinjaman jika mempunyai itikat pengembalian secara sekaligus seluruhnya untuk tunggakan. Pola ini bisa digunkan untuk penyebab force majeure dengan memberikan pengurangan pokok atau jasa pinjaman.

4.      Pola D : Kompensasi, yaitu pola penyehatan dengan cara melakukan kompensasi harta, misalnya terjadi penyelewengan dana oleh pengurus maka pengurus tersebut harus menyerahkan harta senilai dana yang diselewengkan, harta tersebut kemudian dijual untuk mengembalikan kewajibannya sampai dengan sejumlah dana yang diselewengkan.

5.      Pola E : Aspek Hukum/ Litigasi, yaitu pola penyehatan yang akan diselesaikan dengan penyelesaian hukum, pola ini biasanya digunakan untuk permsalahan penyelewengan dana atau diterapkan kepada pemanfaat/ kelompok yang tidak mempunyai itikat yang baik.

6.      Pola F : Aspek  Keadilan, yaitu apabila salah satu Kelompok dalam desa yang telah menunggak dan diidentifikasikan sebagai kelompok bermasalah ( Kredit Macet ), maka desa tersebut tidaka akan di biayai kegiatannya baik fisik ataupun SPP sampai Desa tersebut diyatanakan Bebas Kredit Macet.

Contoh Tabel Pola Penyelesaian

Tabel ini merupakan kombinasi pola penyelesaian terhadap katagori pinjaman dimana penentuan tetap harus berdsarkan keputusan UDKP/MAD, dalam tabel dibawah ini bersifat tawaran yang harus disesuaikan dnegan kondisi wilayah masing-masing. Tawaran tabel Pola Penyelesaian sebagai berikut :

Katagori Pinjaman	Pola Penyelesaian
Katagori A	Pola A dan Atau B
Katagori B	Pola A dan Atau B
Katagori C	Pola D dan Atau E
Katagori D	Pola D dan Atau E
Katagori E	Pola D, E dan Atau F
Katagori F	Pola C

Proses Keputusan

Proses keputusan pola penyelesaian tetap harus melalui MAD yang sesuai dengan koridor PNPM-MPD, dengan demikian setiap keputusan pola penyelesaian harus diagendakan dan dibuat berita acaranya untuk masing-maisng keputusan.

Penutup

Pola ini merupakan salah satu upaya memberikan referensi dalam program pelestarian Dana Bergulir dengan demikian UPK harus mempunyai konsep yang jelas untuk penanganan Pinjaman Bermasalah yang ada dalam wilayah masing-masing, terutama jika sudah tidak ada pendampingan.