Penanganan Pinjaman Bermasalah Part. II

 

Kredit bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur.Pinjaman bermasalah yang juga sering disebut non performing loan (NPL), dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan jasa pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan (dipinjamkan).

Penilaian kolektibilitas Pinjaman digolongkan ke dalam 5 kelompok:

-          Lancar (pass)

-          Dalam perhatian khusus (special mention)

-          Kurang lancar (substandard)

-          Diragukan (doubtful)

-          Macet (loss)

Apabila pinjaman dikaitkan dengan tingkat kolektibilitasnya, maka yang digolongkan pinjaman bermasalah adalah pinjaman yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar , diragukan, dan macet.

Persyaratan yang ketat dalam kebijakan perguliranakan mengurangi kemungkinan terjadinya pinjaman bermasalah, namun tidak akan menghilangkan timbulnya masalah-masalah seperti terjadinya default atau penunggakan pembayaran.

Kecenderungan kerugian yang timbul dari pinjaman yang disalurkan pada dasarnya antara lain dikarenakan kurangnya perhatian UPK secara serius setelah pinjaman tersebut berjalan. Di samping itu, minimnya analisis yang dilakukan pada saat menerima pengajuan proposal pinjaman sampai dengan verifikasi pinjaman.Oleh sebab itu, permasalahan sesungguhnya adalah masalah pendeteksian dini.Bagaimana suatu kredit yang mulai mengalami masalah dapat segera diketahui sehingga masih terdapat waktu untuk melakukan tindakan pencegahan dan perlindungan terhadap kerugian. Dengan deteksi dini tersebut akan dapat dilindungi kerugian atau resiko yang tidak seharusnya terjadi. Ada 3 hal utama yang menyebabkan munculnya pinjaman bermasalah;

1. Lemahnya aspek kepatuhan, hal ini menyangkut dengan tertib atau tidaknya penegakan terhadap aturan tentang sistem dan mekanisme pemberian pinjaman, aspek legal sebuah pemberian pinjaman sering terabaikan
2. Lemahnya pengawasan sejak dini, dimulai dari pengambilan keputusan dan penetapannya, saat pemberian pinjaman atau pendanaan sampai dengan saat pinjaman tersebut telah diterima oleh kelompok
3. Lemahnya pembinaan dilapangan, hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah atau mempersempit ruang penyalahgunaan dan menurunnya itikad baik dari kelompok/pemanfaat

Penanganan pinjaman bermasalah sebenarnya lebih sulit dibandingkan dengan menganalisis sebuah ajuan pinjaman baru, karena menganalisa pinjaman bermasalah memerlukan;

1. Ketajaman analisis, yang melebihi analisa terhadap ajuan pinjaman baru, karena sebuah ajuan pinjaman baru dapat membuat analisa berdasarkan kasus yang sama. Sedangkan pada analisa pinjaman bermasalah tidak dapat dilakukan dengan cara mengcopy karena permasalahan yang dihadapi akan banyak sekali variasinya
2. Keberanian mental, karena tenaga dan motivasi untuk menyelesaikan membutuhkan dedikasi yang tinggi
3. Keseriusan penanganan dan semangat kerja, tanpa ketekunan dan kesabaran yang tinggi penyelesaian pinjaman bermasalah tidak akan pernah terjadi. Evaluasi dan review penanganan menjadi kunci

Dampak dari pinjaman bermasalah bagi UPK adalah;

1. Faktor Likuiditas atau faktor kemampuan dalam memenuhi kewajiban, adalah salah satu indikator yang menentukan kelangsungan perkembangan UPK. Likuiditas dapat dibaca dari posisi neraca, yaitu aktiva lancar dibandingkan dengan kewajiban jangka pendeknya seperti alokasi surplus yang dibagikan atau hutang (cicilan motor, pembangunan kantor dan lain-lain). Walaupun pinjaman tidak dihitung sebagai pembanding dalam likuiditas namun pinjaman bermasalah akan mempengaruhi tingkat likuid sebuah UPK dan dianggap tidak mampu beroperasi dengan layak.
2. Faktor Rentabilitas atau kemampuan UPK dalam menghasilkan jasa pinjaman, walaupun UPK bukan bentuk usaha yang berorientasi kepada keuntungan akan tetapi operasional UPK selanjutnya akan bergantung dari besaran jasa yang diterima dari setiap pinjaman lancar karena pinjaman bermasalah tidak mungkin menghasilkan jasa
3. Faktor Profitabilitas atau kemampuan UPK untuk menghasilkan keuntungan (surplus), walaupun UPK bukan berorientasi pada laba akan tetapi sebuah surplus mencerminkan kinerja keuangan sebuah UPK. Dengan surplus manfaat kegiatan dana bergulir dapat dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk lain melalui dana sosial, penguatan kelembagaan dan sebagainya
4. Faktor Biaya, salah satu dampak langsung dari penangan pinjaman bermasalah adalah biaya-biaya tambahan antara lain;
1. Legal cost, biaya yang ditimbulkan berkaitan dengan aspek hukum
2. Administrative cost, biaya akibat proses penanganan yang berkaitan dengan pelaporan, pendokumentasian dan lain-lain
3. Opportunity cost, biaya ini biasanya tidak pernah diperhitungkan di lapangan akan tetapi berdampak langsung pada estimasi pendapatan (RAPB) yang seharusnya menjadi produktif
4. Carriying cost, biaya yang timbul dikarenakan ada pinjaman yang harus dihapuskan dengan kata lain ada kehilangan/pengurangan modal yang untuk mengganti kerugian tersebut UPK harus mengeluarkan minimal 20 kali lipat pinjaman yang sehat (jika pendapatan atas jasa bersih mencapai angka 5%)
5. Management cost, yaitu biaya yang harus dikeluarkan dalam penanganan pinjaman bermasalah karena harus membentuk tim khusus dalam melakukan upaya penyehatan

Melihat uraian tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwa aspek kehati-hatian dengan penegakan prinsip dan prosedur pengelolaan kegiatan dana bergulir menjadi prioritas utama.

Tahapan Penanganan Pinjaman Bermasalah

Ada beberapa pentahapan yang dilakukan dalam penanganan pinjaman bermasalah;

Tahap I

Pada tahap awal ini pengurus UPK dan BP-UPK melakukan analisa terhadap informasi yang berasal dari laporan keuangan UPK setiap bulannya yaitu (i) laporan perkembangan pinjaman (SPP dan UEP) tentang besaran tingkat pengembalian dan tunggakan (ii) laporan kolektibilitas yang menginformasikan gambaran kelancaran pembayaran dari kelompok. Yangterpenting dari analisa kedua laporan tersebut adalah tingkat keakuratan dan kelengkapan data.

Dari hasil analisa tersebut akan terlihat besaran dana dan kelompok yang mengalami permasalahan, langkah selanjutnya adalah melakukan pemisahan antara pinjaman yang masuk dalam kolektibilitas I, II, III dan pinjaman pada kolektibilitas IV, V atau masuk dalam katagori pinjaman bermasalah.

Data pinjaman bermasalah tersebut kemudian dilaporkan kepada BKAD beserta laporan hasil penanganan yang telah dilakukan sebelumnya, data perjanjian pemberian pinjaman dan kartu kontrol pinjaman, atas dasar inilah BKAD dapat membentuk Tim Penyehatan Pinjaman dengan mempertimbangkan aspek kemampuan pendanaan operasional dan kemampuan unsur-unsur yang terlibat, untuk mendalami lebih lanjut permasalahan kemudian memberikan rekomendasi alternatif penyelesaian.

Tahap II

Langkah selanjutnya adalah melakukan pendalaman permasalahan berdasarkan informasi yang diterima oleh Tim Penyehatan Pinjaman. Tim tersebut kemudian melakukan identifikasi dan melakukan penilaian terhadap aspek-aspek yang disepakati dengan caramengunjungi langsung kelompok yang mengalami permasalahan pinjaman, identifikasi minimal dilakukan dengan menggunakan format identifikasi dan penilaian pinjaman bermasalah (penjelasan X) yaitu melakukan penilaian pada aspek kelembagaan dan kemampuan dengan memperhatikan faktor internal pemanfaat dan faktor eksternal. Hasil identifikasi tersebut kemudian dilakukan penggolongan menurut katagori permasalahannya, penggolongan ini dimaksudkan guna mempermudah pengambilan alternati-alternatif penyelesaian yang akan direkomendasikan (instrumen tersedia di PTO Penjelasan X).

Melalui pendekatan personal alternatif-alternatif penyelesaian permasalahan kemudian ditawarkan terlebih dahulu pada kelompok/pemanfaat pinjaman bermasalah untuk mendapatkan tanggapan. Kesepakatan mufakat dan dan tawar menawar model penyelesaian akan bergantung pada itikad baik kedua belah pihak. Hasil kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen hasil kesepakatan penyelesaian pinjaman bermasalah.

Setelah kesepakatan alternatif-alternatif penyelesaian pada Tim Penyehatan Pinjaman kemudian dituangkan dalam rekomendasi yang akan disampaikan kepada MAD untuk kembali dibahas dan ditetapkan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan alternatif penyelesaian adalah;

1. Pola penyelesaian harus sesuai dengan kemampuan masyarakat sampai dengan tingkat pemanfaat
2. Transparansi pengelolaan pinjaman bermasalah dengan pelibatan masyarakat secara luas
3. Penyelesaian berdasarkan kesepakatan kelompok/pemanfaat dibuat berdasarkan beberapa tahapan secara transparan
4. Meningkatkan kesadaran hukum melalui proses advokasi yang sesuai dengan hak masyarakat sebagai pembelajaran tentang  proses hukum

Tahap III

Tahap ini adalah tahap pengambilan keputusan yang akan ditetapkan sebagai pola penyelesaian melalui MAD, disini pula ditetapkan target capaian,tersusunnya target waktu, perencanaan kegiatan, mekanisme pelaporan dan penetapan personil yang terlibat dalam penyehatan pinjaman. Yang perlu diperhatikan dalam tahap ini adalah keterlibatan dan keterwakilan masyarakat, kelengkapan informasi dan dokumen hasil identifikasi dan verifikasi agar keputusan dapat ditetapkan dengan adil dan objektif

Terdapat 5 pola keputusan sesuai kondisi setiap permasalahan yang dapat ditawarkan;

1. Pola I dengan Penjadwalan Ulang adalah melakukan penjadwalan ulang atau membuat jadwal angsuran yang baru sesuai dengan kondisi usaha kelompok. Dalam pola ini kemungkinan akan terjadi perpanjangan jangka waktu pinjaman, perubahan pola angsuran tanpa mengubah jumlah angsuran.
2. Pola II dengan Restrukturisasi Pinjaman adalah melakukan perubahan pola angsuran yang dikaitkan dengan realitas penggunaan dana. Restrukturisasi ini memungkinkan terjadinya perubahan jadwal angsuran dengan perpanjangan waktu pinjaman, perubahan pola angsuran misalnya dari bulanan menjadi triwulan, perubahan jumlah angsuran dan juga dilakukan persyaratan pinjaman yang baru dengan penandatanganan surat perjanjian pemberian pinjaman.
3. Pola III dengan Pengurangan Kewajiban adalah pola penyehatan pinjaman bermasalah yang memberikan pengurangan jasa pinjaman jika mempunyai itikad pengembalian pokok dengan jasa pinjaman secara sekaligus seluruhnya untuk tunggakan pokok dan jasa pinjaman. Pola ini bisa digunakan untuk penyebab force majeure dengan memberikan pengurangan pokok atau jasa pinjaman sampai dengan 100 %.
4. Pola IV : Kompensasi adalah pola penyehatan pinjaman bermasalah dengan cara melakukan kompensasi harta. Pola ini diterapkan pada pinjaman bermasalah akibat penyelewengan dana. Besaran kompensasi paling tidak harus sesuai dengan jumlah dana yang diselewengkan. Dalam kompensasi harta ini diutamakan adalah barang yang mudah dijual dan mempunyai nilai jual yang baik. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kompensasi di antaranya adalah:

1)      Adanya kesepakatan tertulis antara UPK dengan individu yang menyalahgunakan dana, yang berisi bahwa telah terjadi penggunaan sejumlah dana, ketidaksanggupan mengganti dana secara tunai,  dan bersedia  melakukan kompensasi harta/barang yang dimilikinya (tercantum adanya pasal yang menyatakan bahwa barang/harta tersebut miliknya dan bebas sengketa) dengan sepengetahuan istri/suami atau keluarganya.

2)      Adanya pernyataan kuasa menjual barang (misalnya dengan cara lelang) tersebut dengan harga minimal (sesuai harga pasar yang wajar)  dan hasil penjualan digunakan untuk mengembalikan dana yang diselewengkan, jika hasil penjualan kurang dari dana yang diselewengkan maka kekurangan tetap sebagai kewajiban yang harus dilunasi oleh penyeleweng.

3)      Adanya batas waktu kompensasi untuk selanjutnya jika melewati batas waktu tersebut maka diselesaikan lewat jalur hukum.

4)      Jika harta yang dikompensasikan merupakan harta tetap (misalnya bangunan atau tanah) yang memerlukan peningkatan status kepemilikan maupun pengamanan yang bersifat yuridis maka agar dikonsultasikan kepada notaris.

5. Pola V : Aspek hukum/litigasi adalah pola penyehatan yang akan diselesaikan dengan penyelesaian hukum, pola ini biasanya digunakan untuk permasalahan penyelewengan dana atau diterapkan kepada pemanfaat/kelompok yang tidak mempunyai itikad yang baik.  Dalam melakukan proses hukum harus dikonsultasikan kepada ahli hukum apakah termasuk perkara pidana atau perdata.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pengambilan keputusan dalam forum MAD adalah;

-          Biaya Penghapusan Pinjaman dapat dilakukan sesuai dengan realisasi penghapusan dan tidak diperbolehkan mengelola cadangan penghapusan secara terpisah (mengelola dana cadangan dengan melakukan pembebanan biaya tanpa adanya penghapusan pinjaman). Realisasi penghapusan pinjaman sebagai dasar pembebanan biaya

-          Pendananan Tim Penyehatan Pinjaman maksimal 2 % dari nilai tunggakan di atas 6 bulan yang berhasil ditagih dan dibebankan pada biaya lain-lain;

-          Ketentuan Penghapusan Pinjaman diatur sebagai berikut :

Penghapusan Pinjaman digolongkan dalam dua jenis penghapusan sebagai berikut :

o   Hapus Buku adalah penghapusan pokok pinjaman dari pembukuan UPK sehingga tidak tampak dalam laporan keuangan Neraca Program. Masyarakat melalui UPK masih mempunyai hak tagih (pokok, jasa dan denda pinjaman yang tertunggak) pada peminjam sehingga UPK tetap melakukan pencatatan sebagai catatan administratif untuk melakukan penagihan atau pola penyelesaian lain sesuai dengan hasil ketentuan Pengelolaan Pinjaman Bermasalah. Tujuan dari hapus buku ini adalah agar Laporan keuangan tidak dibebani oleh pinjaman yang tidak produktif. Sebagai akibat dalam penghapusan ini adalah Biaya Penghapusan yang akan berdampak pada perolehan laba maupun kumulatif laba ditahan.  Dengan dilakukan hapus buku perhitungan jasa pinjaman tidak dibebankan lagi, namun demikian penyelesaian total tunggakan (pokok, jasa pinjaman dan denda) yang telah ada tetap harus diselesaikan oleh peminjam. Penyelesaian dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Terhadap kelompok yang dihapuskan dan individu yang tercatat sebagai pemanfaat yang tidak menyelesaikan kewajiban tidak diperkenankan sebagai pemanfaat pada perguliran selanjutnya dan UPK harus membuat sejenis daftar hitam (black list) kelompok dan peminjam yang disampaikan pada MAD atau BKAD.

Catatan administratif akibat hapus buku harus disampaikan pada MAD sehingga masyarakat mengetahui bahwa prosedur hapus buku tidak sama dengan pemutihan atau hapus mutlak, catatan ini juga diserahkan kepada Tim Penyehatan Pinjaman dan membuat laporannya setiap bulanannya

o   Hapus Mutlak adalah penghapusan pokok pinjaman dan hak tagih yang diakibatkan oleh force majeure (bencana alam, kerusuhan, dan sebagainya) atau meninggalnya pemanfaat. Masyarakat melalui keputusan MAD telah merelakan seluruh kewajiban untuk tidak ditagih lagi. Sebagai akibat dalam penghapusan ini adalah Biaya Penghapusan yang akan berdampak pada perolehan laba maupun kumulatif laba ditahan. Keputusan hapus mutlak harus dilampiri dengan dokumen pelengkap untuk memperkuat hasil keputusan MAD. Misalkan, surat keterangan kematian, keputusan lokasi bencana dan lain-lain

-          Syarat yang harus diperhatikan dalam penghapusan pinjaman:

o   Pinjaman yang akan dihapuskan merupakan pinjaman bermasalah yang telah dilakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan Pola Penanganan Pinjaman Bermasalah. Realisasi penghapusan pokok pinjaman sebagai dasar pembebanan biaya.

o   Ketentuan penghapusan mempertimpangkan surplus yang telah diperoleh agar tetap terjadi pelestarian permodalan (pokok pinjaman awal yang diterima pada wilayah tersebut).

o   Penghapusan pinjaman akibat force majeure (misalnya: bencana alam, kerusuhan dan sebagainya) yang memerlukan pendanaan yang akan mengurangi pokok pinjaman awal maka ketentuan penghapusan harus melibatkan keputusan  pemerintah atau pemerintah daerah dengan membentuk Tim Khusus untuk melakukan evaluasi rencana penghapusan tersebut.

o   Mekanisme keputusan pada tingkat kecamatan mengacu pada hasil pengelolaan pinjaman bermasalah.

o   Perkembangan laporan pinjaman hapus buku tetap harus dibuat dan dipertanggungjawabkan oleh UPK bersama tim penyehatan pinjaman kepada masyarakat melalui MAD atau BKAD.

o   Dokumen hapus mutlak harus tetap disimpan oleh UPK dan merupakan dokumen program.

Tahap IV

Tahap evaluasi dan perbaikan, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya secara berkala tim penyehatan penyampaiakan progres penanganan dan mengevaluasi hasil capaian, apakah penyelesaian berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau perlu melakukan review di beberapa langkah.